Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih diminta segera bekerja. Banyak hal yang bisa dilakukan menjelang resmi bertugas karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dinilai sangat berat.
"Jadi jangan buang-buang waktu, tidak harus menunggu nanti pelantikan resminya," kata Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, hari ini.
Komisioner KPU periode 2012-2017 itu menyampaikan sejumlah kerja yang bisa dilakukan yaitu transisi dengan komisioner sekarang. Hal itu perlu dilakukan agar komisioner terpilih bisa langsung bertugas setelah dilantik.
"Lancarkan peralihan kepemimpinan. Itu harus dikerjakan," ungkap dia.
Baca juga: Hak belum Dibayar, Pegawai RSUD Cikalongwetan Mogok Kerja
DPR juga diminta menyokong komisioner terpilih untuk melakukan pekerjaan lain. Salah satunya, mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu.
Dia menyampaikan tahapan pesta demokrasi 2024 dimulai Juni 2022. Aturan setiap tahapan harus disusun agar pengerjaan setiap berjalan lancar.
Bahkan, dia mengusulkan DPR memberikan waktu untuk konsultasi penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Rapat tersebut juga tak perlu dibikin rumit. "Tidak usah berpanjang- panjang. Tidak usah terlalu banyak ikut campur, berikan saja catatannya biarkan KPU yang memutuskan," sebut dia.
Pemerintah juga diminta menyokong kerja komisioner terpilih. Yakni, dalam hal pemenuhan anggaran Pemilu 2024. "Jadi ini juga harus dikerjakan PR (pekerjaan rumah) ini oleh DPR dan pemerintah. Kalau gak mereka bisa terhambat," ujar dia.(OL-4)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved