Hak belum Dibayar, Pegawai RSUD Cikalongwetan Mogok Kerja

PELAYANAN RSUD Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terhambat lantaran ratusan pegawainya melakukan aksi mogok kerja, Kamis (17/2). Mereka mogok kerja karena hak belum dibayarkan oleh pihak manajemen rumah sakit.

Mogok kerja diikuti para pegawai mulai dari perawat, bidan, dokter, hingga tenaga administrasi yang berstatus non-PNS atau tenaga kerja kontrak (TKK). Dalam aksi itu, mereka hanya berdiam diri di luar gedung RSUD Cikalongwetan.

Aksi mogok kerja itu rencananya dilakukan hingga pihak manajemen rumah sakit membayar seluruh hak bagi para TKK. "Kami akan tetap mogok kerja karena itu hak kami. Sekarang pelayanan pasien sudah ditolak," ucap Rizki Pranajaya, salah seorang TKK RSUD Cikalongwetan.

Dia menjelaskan, ada tiga tuntutan yang dilayangkan kepada pihak manajemen. Ketiganya yaitu jasa pelayanan pasien umum yang belum dibayarkan dari Oktober-Desember 2021, jasa pelayanan pasien BPJS dari Agustus-Desember 2021, serta jasa pelayanan pasien covid-19 yang belum dibayarkan sejak Januari-Desember 2021.

"Nah untuk Januari 2022 yang cair hanya jasa pelayanan pasien umum. Namun anehnya kenapa yang tahun lalu (2021) belum dibayarkan. Itu kan hak kami," kata Rizki.

Bersama rekan-rekan seprofesinya, Rizki yang selama ini bekerja sebagai perawat di rumah sakit pemerintah itu sudah sering menanyakan waktupencairan kepada manajemen. Namun jawaban yang diterima tidak memuaskan.

"Sudah ditanyakan kenapa enggak bisa dicairkan. Padahal kan jasa pelayanan enggak ada hubungannya dengan dinas. Itu masalah rumah sakit," jelasnya.

Rizki menyebutkan, besaran upah bagi setiap pegawai di RSUD Cikalongwetan berbeda-beda, tergantung banyak pasien yang dilayani. Dirinya dan ratusan pegawai lain berharap manajemen rumah sakit segera membayarkan hak mereka.

"Lebih diperhatikan lagi kepada teman-teman tenaga kontrak khususnya bidan, perawat, dokter, dan jasanya. Tolong kami jangan dipermainkan," tuturnya.

Dinas Kesehatan Bandung Barat berjanji bakal segera menyelesaikan permasalahan belum cairnya jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan di RSUD Cikalongwetan. "Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami bakal berkoordinasi dulu dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)," terangnya.

Dalam tempo tiga hari, pihaknya akan menerjunkan tim untuk menyelesaikan tuntutan pegawai RSUD. Menurut dia, sebenarnya masalah ini timbul karena miskomunikasi sehingga pihaknya meminta manajemen RSUD Cikalongwetan melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan nakes untuk menyelesaikan permasalahan jaspel tersebut.

Baca juga: Harga Kedelai Impor di DIY Naik

"Jaspel adalah pendapatan langsung yang mereka (nakes) peroleh dari kerja keras mereka. Itu otorisasi dari direktur," ungkap Eisenhower. (OL-14)