PBNU Larang PCNU Ikut Ikutan Politik Praktis

PENGURUS Besar Nahdatul Ulama (PBNU) melarang pengurus Cabang Nahdatul Ulama (NU) untuk ikut terjun dalam politik praktis. PBNU tak segan segan memberikan sanksi kepada mereka.

"Jangan ada PC yang ikut politik praktis, mereka harus urus warga NU di daerahnya," kata Ketua Umum PBNU Yahya Staquf kepada wartawan di  Surabaya, Kamis (17/2).

Kedatangan Yahya Staquf ke Jatim dalam rangka perayaan Harlah NU ke 99 serta Pelantikan PWNU se Indonesia yang dipusatkan di Bangkalan.

Pihaknya tidak bermaksud membatasi ruang gerak cabang dalam berpolitik, namun etikanya jangan mengunakan organisasi. Tapi, harus pribadi.

Yahya Staquf memberikan pengalaman saat PBNU memanggil dua PC NU yakni, Sidoarjo dan Banyuwangi untuk dimintai keterangan di Jakarta. Keduanya sudah sangat dalam politik praktis dengan membawa organisasi.

"Tidak boleh ini terjadi lagi, mereka kalau mau berpolitik arus atas nama pribadi bukan organisasi," ujarnya.

Pengalaman dua PCNU tersebut hendaknya tidak ditiru daearh lain. Mereka harus fokus pada umat bukan politik praktis. "Aturan inikan juga berlaku bagi Pengurus PBNU," ujarnya.

Saat bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi. Yahya Staquf memuji kepemimpinan Khofifah, di lingkungan NU sekarang ini tidak ada yang punya pengalaman teknokratis yang lebih baik dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Pihaknya berharap agar Khofifah Indar Parawansa mengajarkan pengalaman teknokratnya kepada jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan Nahdlatul Ulama sekarang ini sudah memperoleh akad kerja sama dengan berbagai pihak yang eksekusinya setingkat nasional.
Disediakan anggaran, bermacam fasilitas, namun kontennya dibuat dan berasal dari Nahdlatul Ulama.

"Nah dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa untuk mengelola semua itu supaya bisa jalan beneran, bukan cuma omongan, bukan hanya selesai jadi tanda tangan MoU (Memorandum of Understanding). Kita membutuhkan teknokrasi," ujarnya.(OL-13)

Baca Juga: Pengamat Politik UI: Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Sarat Kepentingan Parpol