Rabu 16 Februari 2022, 07:11 WIB

Korpri: Di Akhir Jabatan Kepala Daerah Diminta Tidak Mutasi ASN

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Korpri: Di Akhir Jabatan Kepala Daerah Diminta Tidak Mutasi ASN

MI/Dwi Apriani
Pemprov Sumsel saat memperingati hari Korpri beberapa waktu lalu

 

KETUA Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022, tidak mengganti atau memindah pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan daerah masing-masing, kecuali pejabat yang pensiun atau meninggal dunia. Hal itu, ujarnya, bertujuan untuk menjaga ketenangan birokrasi pemerintahan.

"Setiap kali masa akhir jabatan, kepala daerah sering melakukan pergantian massal jajaran birokrasinya. Ini dapat menyebabkan tsunami nirokrasi di daerah," ujar Zudan melalui keterangan, Selasa (15/2) malam.

Ia lebih lanjut menjelaskan penggantian atau pemindahan pejabat struktural yang dilakukan saat akhir jabatan kepala daerah, menimbulkan praduga, serta mengganggu produktivias dan kinerja para ASN.

“Padahal ASN adalah aset pemerintah yang harus dijaga karirnya, apalagi dalam masa pandemi Covid-19,” ujar dia

Terlebih lagi, imbuhnya, pada masa pandemi Covid-19, ASN mendapatkan tugas pokok menjadi motor penggerak penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan melaksanakan pembangunan. Karenanya, Zudan meminta para kepala daerah untuk taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemindahan atau penggantian pejabat ASN di masa akhir jabatan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, terang dia, Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum habis maja jabatannya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

"Norma ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga birokrasi tetap tenang bekerja, fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan. Tidak terpengaruh pada ritual politik 5 tahunan," terangnya.

Apalagi, imbuhnya, pemilihan kepala daerah ( pilkada) ditunda secara serentak dan akan digelar 2024, menurutnya mutasi atau pergantian pejabat tidak relevan dilakukan untuk membantu memenangkan kontestasi kepala daerah. Pasalnya pilkada baru akan berlangsung 2 tahun mendatang.

Aturan tersebut, lanjut Zudan, perlu dipatuhi kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Pasalnya pada 2022, akan ada 101 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis.

Kepala daerah menurutnya tetap boleh memindahkan atau mengganti pejabat, dengan mentaati aturan hukum yang berlaku.

"Walaupun boleh memindahkan atau mutasi, jangan sampai ada ASN yang nonjob (tidak punya jabatan) kecuali memenuhi syarat untuk dinonjobkan," tukasnya. (OL-13)

Baca Juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar di Jabar Saingi Anies dan RK

Baca Juga

Ist

Adco Law Umumkan Advokat Alta Mahandara sebagai Partner Baru 

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:21 WIB
Alta Mahandara akan memperkuat Practice Group Korporasi dan M&A dengan pengalaman di bidang hukum selama lebih dari dua belas...
Antara/Sigid Kurniawan.

Puan dan Cak Imin Bicara Koalisi Pemilu 2024

👤Sri Utami 🕔Minggu 25 September 2022, 14:15 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Minggu (25/9), membahas seputar upaya...
MI/HO

Ziarah Makam Taufiq Kiemas Bersama Cak Imin, Puan: PDIP dan PKB Sama-Sama Partai Wong Cilik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:03 WIB
“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya