Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP) memperingati hari jadi yang ke-23 yang bertepatan dengan peringatan Hari Dharma Samudra. Pemerintah mesti menyadari dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang berlimpah.
"Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi maritim kita mencapai 1 triliun USD per tahun atau setara dengan tujuh kali APBN kita saat ini. Di bidang perikanan saja potensi kita mencapai 71 juta ton per tahun atau setara dengan Rp 1000 triliun,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien saat memberi sambutan di HUT PKP, Jakarta, Sabtu, (15/1).
Pada kesempatan itu hadir pula Presiden Jokowi yang menyampaikan kata sambutannya melalui virtual.
Menurut dia tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi. Itu guna berdaya saing unggul dalam upaya menjadi negara maritim yang besar.
Mantan Komandan Denjaka itu selanjutnya menegaskan apabila potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik maka kesejahteraan dapat terwujud buat rakyat Indonesia.
“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan devisa yang dihasilkan apabila laut kita dikelola dengan baik. Nah maka itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk memanfaatkan potensi maritim ini menjadi kekuatan ekonomi nasional,” tegas dia.
Yussuf meminta kepada pemerintah untuk terus meorientasikan maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Baca juga FKPT Jabar: Ujaran Kebencian, Provokasi Bukan Kebebasan Demokrasi
“Saat ini yang penting adalah political will pemerintah. Kalau ada kemauan pasti ada serubu jalan, sebaliknya kalau tidak ada kemauan ada seribu alasan,” urainnya.
Ia menyatakan bahwa sangat beruntung sekali hari jadi PKP bertepatan dengan Hari Dharma Samudera. PKP didirikan pada 15 Januari 1999 oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mantan Panglima ABRI mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat.
Partai ini tidak pernah absen dalam setiap perhelatan Pemilu dari 1999 hingga 2019, walaupun sempat berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tahun 2002 sebelum akhirnya berubah lagi menjadi PKP pada Munaslub tanggal 25 Mei 2021.
Oleh karena itu momentum HUT PKP ini yang berrtepatan dengan Hari Dharma Samudra juga menjadi wahana yang membangkitkan gelora kemaritiman bangsa. Hari Dharma Samudra untuk mengenang Pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962, di mana 25 ABK RI Matjan Tutul gugur menjadi putra terbaik bangsa dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.
Pesan Komodor Yos Sudarso yang termasuk dalam 25 kusuma bangsa di Laut Arafuru sebelum wafat ialah Kobarkan Semangat Pertempuran yang kemudian diterima oleh Bung Karno. Sebuah operasi besar-besaran untuk merebut Irian Barat disiapkan di bawah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto kala itu.
“Oleh karena itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama, bahu membahu dan bergotong royong membangun bangsa dan karakter bangsa menjadi bangsa yang unggul dan memiliki daya saing kompetitif di era globalisasi ini,” ujar Yussuf. (OL-7)
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat Edi-Weng akan mendaftar ke KPU pada 6 September 2020
"Alhamdulillah dalam 2 hari terkumpul lebih 200 paket sembako dan kami distribusikan donasi sembako tersebut," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan
Cacat logika kedua, meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menurunkan kelas BPJS Kesehatan miliknya.
"Yang keberatan iuran BPJS Kesehatan naik, bukan orang miskin, tapi orang mampu yang kikir."
Di sisi lain, Moeldoko mengakui, ada upaya pemerintah untuk memberi kesempatan bagi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang belum mendapatkan jatah kursi.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved