Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung kembali melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi pemerintah terkait investasi. Kali ini, penyelidikan tersebut menyasar pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi mengungkap salah satu modus rasuah di Taspen adalah perdagangan valuta asing (valas). "Modusnya perdagangan valas, investasi," katanya saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (5/1) malam.
Sebelum Taspen, penyidik JAM-Pidsus sudah menangani korupsi di BUMN asuransi lainnya, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersentaja Republik Indonesia (ASABRI). Kendati demikian, Supardi mengatakan indikasi awal kerugian negara di kasus Taspen tidak sebesar Jiwasraya dan ASABRI.
Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,807 triliun, sedangkan ASABRI mencapai Rp22,788 triliun. Kedua kasus itu juga saling berkaitan karena melibatkan dua pelaku yang sama, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.
Namun, Supardi memastikan pelaku di dugaan korupsi Taspen berbeda dengan Jiwasraya dan ASABRI. "Lain lagi, lain orang. Enggak ada hubungannya dengan ASABRI-Jiwasraya," ujarnya.
Supardi sendiri menargetkan penyelidikan kasus tersebut rampung pekan depan. Ia menyebut sudah banyak pihak yang diperikas. Nantinya, penyidik akan memutuskan apakah penyelidikan korupsi Taspen ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan.
"Kan baru penyelidikan, selesai itu bisa naik bisa berhenti," tandas Supardi. (OL-12)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved