Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Alifudin khawatir intervensi pemerintah terhadap Lembaga Eijkman melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional akan memengaruhi upaya penanganan covid 19 khususnya terkait vaksin merah putih. Eijkman pada awal terjadi pandemi merupakan salah satu lembaga yang mendorong agar dilakukan tes banding atas false negatif di Litbangkes.
"Dengan di leburnya ke BRIN, LBM Eijkman khawatir mudah diintervensi lewat kepentingan politik nantinya, karena pada dasarnya peneliti atau saintis itu harus terus memiliki daya kritis yang tinggi" ungkapnya kemarin.
Menurutnya jika sikap kritis peneliti diintervensi nantinya akan menjadi keliru dalam mendapatkan hasil penelitian yang mutakhir, khususnya untuk kasus covid 19 yang sampai sekarang belum usai.
"Peleburan ini harus dilihat dari berbagai aspek, seperti para staf peneliti yang lulusan luar negeri ingin mengabdi ke Indonesia, dengan bekerja di Eijkman, tapi justru di-PHK tanpa pesangon, hal itu jangan sampai membuat pesimis para akademisi kita," cetusnya.
Alifudin juga khawatir BRIN akan dibawa ke arah atau menjadi kepentingan politik karena salah satu Dewan Pengarah BRIN adalah Pimpinan Partai Politik.
"Semoga BRIN dan lembaga terkait yang dilebur tidak terikat dengan kepentingan atau intervensi politik belaka, kita semua berharap covid 19 juga harus bersama diatasi"
Selain itu vaksin Merah Putih yang jadwal penyelesaian uji klinisnya diundur berharap agar BRIN terus maju untuk menyukseskan penyelesaian vaksin Merah Putih.
Lembaga Eijkman (WASCOVE) mengumumkan perpisahannya di awal 2022. Mulai 1 Januari 2022, kegiatan deteksi covid-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN. (OL-12)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved