DPR Minta Gubernur Banten Tarik Pelaporan Para Buruh ke Polisi

KASUS penggerudukan kantor Gubernur Banten oleh para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 berbuntut panjang. Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menanggapi situasi tersebut, anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto meminta agar kasus tersebut tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan

"Baik Gubernur maupun rekan-rekan buruh, keduanya adalah teman saya. Maka saya mengajak agar kasus ini tidak perlu diperpanjang. Mari duduk bersama, kita berdialog mencari titik temu untuk kebaikan semua," kata Yandri di Jakarta, Rabu (29/12)

Bahkan jika diperlukan, Yandri yang juga Ketua Komisi VIII DPR ini siap menjadi mediator agar kasus ini diselesaikan dengan dialog antar kedua belah pihak

"Saya siap menjadi mediator untuk mencari titik temu. Di satu sisi saya memahami rekan-rekan Buruh tentu menuntut kenaikan UMK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sisi lain, kita juga harus memahami kemampuan daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut," kata Wakil Ketua Umum PAN ini

Sebagai awal dari itikad baik mencari solusi bersama, Yandri meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim menarik aduan dari kepolisian dan memaafkan aksi yang dilakukan buruh

"Menurut saya akan lebih arif kalau Bapak Gubernur Banten menarik laporan dari kepolisian dan memaafkan tindakan rekan-rekan buruh. Apalagi mereka juga sudah minta maaf. Mari kita dialog, bicara dari hati ke hati untuk menemukan solusi terbaik," tukasnya.

Sebelumnya ruang Gubenur Banten Wahidin digeruduk oleh buruh saat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut revisi besaran UMK di Provinsi Banten tahun 2022 pada 22 Desember 2021.

Masuknya para pendemo ke ruangan tersebut berujung pengerusakan yang kemudian dilaporkan ke polisi. (Sru/OL-09).