Rabu 29 Desember 2021, 12:35 WIB

DPR Minta Gubernur Banten Tarik Pelaporan Para Buruh ke Polisi

Sri Utami | Politik dan Hukum
DPR Minta Gubernur Banten Tarik Pelaporan Para Buruh ke Polisi

Ist/DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

 

KASUS penggerudukan kantor Gubernur Banten oleh para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 berbuntut panjang. Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menanggapi situasi tersebut, anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto meminta agar kasus tersebut tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan

"Baik Gubernur maupun rekan-rekan buruh, keduanya adalah teman saya. Maka saya mengajak agar kasus ini tidak perlu diperpanjang. Mari duduk bersama, kita berdialog mencari titik temu untuk kebaikan semua," kata Yandri di Jakarta, Rabu (29/12)

Bahkan jika diperlukan, Yandri yang juga Ketua Komisi VIII DPR ini siap menjadi mediator agar kasus ini diselesaikan dengan dialog antar kedua belah pihak

"Saya siap menjadi mediator untuk mencari titik temu. Di satu sisi saya memahami rekan-rekan Buruh tentu menuntut kenaikan UMK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sisi lain, kita juga harus memahami kemampuan daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut," kata Wakil Ketua Umum PAN ini

Sebagai awal dari itikad baik mencari solusi bersama, Yandri meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim menarik aduan dari kepolisian dan memaafkan aksi yang dilakukan buruh

"Menurut saya akan lebih arif kalau Bapak Gubernur Banten menarik laporan dari kepolisian dan memaafkan tindakan rekan-rekan buruh. Apalagi mereka juga sudah minta maaf. Mari kita dialog, bicara dari hati ke hati untuk menemukan solusi terbaik," tukasnya.

Sebelumnya ruang Gubenur Banten Wahidin digeruduk oleh buruh saat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut revisi besaran UMK di Provinsi Banten tahun 2022 pada 22 Desember 2021.

Masuknya para pendemo ke ruangan tersebut berujung pengerusakan yang kemudian dilaporkan ke polisi. (Sru/OL-09).

Baca Juga

.

Pejabat Gubernur dari TNI/Polri Hanya dalam Kondisi Darurat Militer

👤RO/Micom 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:51 WIB
Keterlibatan militer sebagai penguasa daerah dilakukan ketika suatu daerah menjadi Darurat Militer dan Darurat...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:48 WIB
Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang...
Instagram @pbmathlaulanwar

Diundang Isi Tausiyah, Ketua MA Bantah Dukung Sandiaga Uno

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 11:42 WIB
Haji Embay mengaku terang-terangan telah meminta kepada yang mengundang dirinya agar tidak ada deklarasi dukungan kepada siapa pun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya