Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi upaya Ombudsman atas pemberian penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penilaian seperti itu, menurutnya, perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik.
"Sehingga semua bisa semakin efektif, akuntabel, dan transparan. Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas," ujar Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021, Rabu (29/12).
Baca juga: Pesan Presiden di Balik Peresmian Bendungan di Atas Perahu Naga
Kepala negara mengatakan penilaian tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kementerian/lembaga dan pemda untuk melahirkan inovasi pelayanan publik, untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi lebih profesional.
"Buktikan bahwa standar pelayanan publik sudah jauh lebih baik. Ciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat," tegas mantan wali kota Solo itu.
Sudah saatnya seluruh kementerian/lembaga dan pemda mewujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan.
"Kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif. Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas produktivitas dan akuntabilitas. Kita tekan, penyimpangan dan perilaku korupstif di semua lini di semua lembaga," tandasnya. (OL-1)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved