Kasus Mafia Tanah Milik TNI AL, Mantan Menkumham Minta Hakim Adil

KASUS dugaan pemalsuan surat tanah milik TNI AL serta tanah seluas 8,5 hektar di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, akan memasuki tahap akhir. Hari ini, Rabu (22/12) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan atas kasus tersebut

Terkait hal itu, mantan Menkumham sekaligus pengacara korban, Amir Syamsuddin berharap agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.

"Kami meminta hakim untuk seadil-adilnya dalam menghukum terdakwa," harap Amir, dalam keterangannya, Rabu (20/12).

Selain itu, Amir juga meminta kepada majelis hakim agar mengembalikan seluruh hak atas tanah yang diklaim oleh terdakwa.

Pasalnya, tindak pidana pemalsuan surat tanah itu secara langsung merugikan TNI AL serta kliennya.

Sementara itu, Yudi Astono selaku korban keganasan Fuad menyampaikan bahwa Muhammad Fuad Asrori selain menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik TNI AL, Fuad juga diduga terlibat dalam banyak perkara serupa.

Salah satunya ialah kasus sengketa tanah seluas 100 hektare di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Maka, Yudi meminta pemerintah agar segera turun tangan guna memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat.

"Sesuai dengan instruksi Pak Jokowi. Saya berharap kasus mafia tanah yang terjadi bisa ditindaklanjuti pemerintah," tutur Yudi.

Diketahui, tanah milik TNI AL diklaim oleh para ahli waris Soemardjo dan tanah milik Yudi diduga diklaim oleh Fuad dengan Gross Akte Eigendom Verponding Nomor 849 dan Nomor 850 tertanggal 15 April 1953 yang sama.

Padahal, uji Labkrim Puslabfor Bareskrim Mabes Polri menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh para ahli waris Soemardjo dan Fuad tersebut sudah dinyatakan non identik alias palsu. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi