Selasa 21 Desember 2021, 12:59 WIB

Ketua KPK Minta Sprinlidik Palsu Terkait Muktamar NU Diusut

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Ketua KPK Minta Sprinlidik Palsu Terkait Muktamar NU Diusut

MI/SUSANTO
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto mengusutberedarnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) palsu terkait pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Sprinlidik tersebut terkait dugaan adanya pungutan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan salah satu calon kandidat di Muktamar ke-34 NU.

"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," kata Firli dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/12).

Baca juga: KPK Klarifikasi Beredarnya Informasi akan Pantau Muktamar NU

Firli pun menegaskan sprinlidik yang beredar tersebut palsu.

"Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut," tegas Firli.

Sebelumnya, KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media tentang sprinlidik yang ditandatangani Firli.

"KPK telah memeriksa dan memastikan surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK. Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK, kata Ali, berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat.

"KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," ujar Ali.

Ia mengatakan jika masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat.

"KPK mengajak masyarakat untuk menyampaikan aduannya secara valid dengan didukung data dan informasi yang lengkap karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan," pungkas Ali. (Ant/OL-1)

Baca Juga

Dok MI

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 23:42 WIB
"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya,"...
MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya