Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
AMBANG batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold sebesar 20% dinilai sebagai tembok yang menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin baru di Tanah Air. Padahal, ada begitu banyak sosok yang memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat baik.
Demikian diungkapkan pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto saat ditemui di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Senin (20/12).
“Presidential Threshold adalah penghalang dalam kontestasi elektoral terutama dalam memunculkan pemimpin baru. Ada banyak yang berkualitas tetapi susah masuk ke pertarungan karena adanya oligarki partai politik,” jelas Gun Gun.
Ia mengaku senang karena ada pihak-pihak yang mau menyuarakan persoalan tersebut dengan mengajukan uji materi pasal 222 Undang-undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun, ia melihat kans untuk memenangkan gugatan itu sangat kecil.
Baca juga : MK Jangan Matikan Suara Rakyat Yalimo Dalam Pilkada 2020
“Partai politik yang mendukung Presidential Threshold 20% di DPR itu banyak. Peta kekuatannya sangat besar jadi saya rasa peluang dikabulkan memang kecil,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia memprediksi, ke depan, belum akan terjadi transformasi kepemimpinan di Indonesia. Partai-partai penguasa akan tetap memegang kendali atas pemerintahan di Tanah Air.
“Transformasi kepemimpinan pasti terhambat,” tandas Gun Gun. (RO/OL-7)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved