Kamis 09 Desember 2021, 23:33 WIB

Masyarakat Dukung Penuh Penuntasan Kasus BLBI lewat Satgas 

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Masyarakat Dukung Penuh Penuntasan Kasus BLBI lewat Satgas 

Anara/Sigid Kurniawan
Momen pelatikan Satgas BLBI

 

GERAKAN Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mendukung penuh upaya pemerintah menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Salah satu bentuk dukungannya adalah dorongan agar Satgas BLBI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 lebih proaktif lagi mengejar asset milik obligor BLBI ini. 

“Alhamdulilah, di era Presiden Joko Widodo, kasus BLBI yang timbul tenggelam bahkan sempat dikatakan sudah tutup buku dibuka kembali. Kami mengapresiasi sikap pemerintahan yang sangat serius menuntaskan skandal BLBI ini,” ujar Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho saat Rapat Kerja (Raker) Penanganan Penuntasan kasus BLBI Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) dan DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/12) seperti dikutip melalui keterangan yang diterima Media Indonesia. 

Hadir dalam Raker ini, Dirjen Kekayaan Negara selaku Ketua Satgas BLBI bersama Tim Satgas, Ronald Silaban, Pimpinan Komite I Fachrul Razi, Pimpinan Komite IV Sukiryanto, anggota Komite IV Amirul Tamim dan Darmansyah Husain, serta Ketua LPEKN Sasmito Hadinagoro. 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. 

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021. 

“Sebagai elemen civil society, kami mendorong Satgas BLBI ini agar lebih serius lagi. Kita dukung keseriusan pemerintah menuntaskan kasus BLBI ini ,” jelasnya. 

Baca juga : Maruf Amin: Geger Jelang Muktamar NU Itu Wajar 

Hardjuno berharap agar Satgas BLBI memiliki rencana kerja yang terstruktur. Hal ini penting agar target yang ditetapkan tercapai. Apalagi, masa tugas Satgas BLBI dibatasi oleh waktu. 

Berdasarkan Pasal 12 Keppres 61 ini menyebutkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak Keputusan Presiden ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

“Jadi, jangan sampai, Keppres ini tidak dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo,” pintanya. 

Hardjuno mengaku, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus BLBI ini sempat diungkap ke publik. Namun, belum terselesaikan. 

“10 Tahun pemerintahan SBY, proses kasus BLBI tidak jelas atau menguap begitu saja,” terangnya. 

Hingga pada akhirnya, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kasus BLBI serius dituntaskan. Bahkan satu-satunya presiden yang serius menuntaskan skandal ini adalah Presiden Jokowi lewat pembentukan Satgas BLBI. 

“Ini sebuah kebijakan yang patut diapresiasi bersama,” tegasnya. 

Namun demikian, dia berharap Satgas BLBI jangan hanya mengejar uang Rp110 Triliun saja. 

Sebab, ia menilai potensi kerugian negara dari skandal BLBI ini mencapai Rp1,000 Triliun. 

“Gerakan HMS mendorong agar Satgas BLBI ini lebih proaktif mengejar kerugian negara dari skandal BLBI ini. Jangan focus ke angka Rp 110 Triliun. Ini terlalu kecil,” urainya. 

Hardjuno mengusulkan penyelesaian skandal BLBI ini tidak melulu melalui jalur ke perdataan. Jika ada indikasi tindak pidana maka mereka harus diproses sesuai hukum pidana. “Dan ini sudah disepakati oleh Komite I, Komite IV DPD RI,” terangnya. 

Lebih lanjut, Hardjuno juga mendorong DPD RI membentuk Pansus BLBI Gate ini. "Biar persoalannya menjadi terang benderang,” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

dok.pribadi

Tiga Alasan Dewan Keamanan Nasional Tak Diperlukan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:50 WIB
RENCANA pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang kembali mencuat dinilai membuang-buang energi, sebab keberadaan DKN tidak...
Dok. DPR RI

Cek Persiapan Akhir Penyelenggaraan P20, Puan Jajal Mobil Listrik yang akan Digunakan Delegasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:36 WIB
“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah P20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang...
dok.korlantas

Belum Bayar Pajak Kendaraan Bisa Ditilang, Ini Penjelasan Korlantas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:15 WIB
PENGENDARA dengan STNK yang pajaknya mati bisa ditilang karena belum disahkan ataupun diperpanjang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya