Sabtu 04 Desember 2021, 09:03 WIB

DPR: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) telah menambah gaduh suasana.

"Harusnya Menteri Bahlil langsung bertindak apabila mengetahui ada oknum pejabat, pengusaha dan lembaga BUMN yang terkesan menghalangi transformasi LPG ke DME. Bukan malah melontarkan pernyataan ke publik dan tidak berbuat apa-apa," ujar Mulyanto dalam siaran pers nya, Jumat (3/12).

Mulyanto menilai pernyataan Menteri Bahlil ini kontraproduktif, dan hanya akan menimbulkan rasa saling curiga diantara para pejabat negara termasuk di BUMN.

Mulyanto menambahkan kalau Menteri Bahlil benar menemukan oknum pejabat negara atau pejabat BUMN energi yang menghalang-halangi upaya gasifikasi batubara dalam rangka menekan impor LPG tersebut, harusnya langsung ditindak. Bukan malah menjadikannya sebagai bahan cari perhatian.

“Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Langsung saja tunjuk namanya, sehingga jelas oknum tersebut siapa dan dari lembaga apa. Ketimbang menebar suasana saling curiga yang mengganggu kerja keras kita menekan defisit transaksi berjalan sektor migas. Lebih bagus pemerintah bekerja cerdas, agar upaya ini berjalan mulus dan sukses," ujar Mulyanto.

Politikus dari Fraksi PKS ini berharap Pemerintah tidak takut apalagi kalah dengan mafia impor. Serta Jangan mau disandera oleh mafia impor, yang membuat devisa negara terkuras.

Ia mengakui bahwa apa yang tengah dilakukan oleh PTBA, PGN ataupun PLN untuk mensubstitusi penggunaan LPG dengan DME, jargas (jaringan gas rumah tangga), maupun kompor listrik adalah langkah yang tepat. Tujuan kegiatan itu tidak lain adalah agar impor LPG dapat ditekan.

Untuk diketahui setiap tahunnya Indonesia mengimpor gas LPG sebanyak 5,5 hingga 6 juta ton.  Di mana per satu juta ton negara mensubsidi sebesar Rp12,6 triliun. Dengan demikian setiap tahun subsidi LPG kita sebesar Rp60-70 triliun.

Penggunaan DME, jargas, atau kompor listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri, akan secara langsung mengurangi konsumsi LPG domestik. Dan akhirnya akan mengurangi impor LPG, mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta menghemat devisa negara. (RO/OL-09)

Baca Juga

dok.Ant

Vonis Heru Jadi Evaluasi Kejagung Tuntut Benny Tjokro

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 08:55 WIB
KEJAKSAAN Agung menjadikan vonis majelis hakim kepada Heru Hidayat sebagai bahan evaluasi untuk menuntut Benny Tjokrosaputro dalam perkara...
MI/Susanto

KPK Duga Banyak Penerimaan Suap Bupati Langkat yang belum Diketahui

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 20 Januari 2022, 05:28 WIB
"Barang bukti uang dimaksud diduga hanya bagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP (Terbit Rencana Perangin...
MI/Susanto

KPK Tahan Bupati Langkat

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 20 Januari 2022, 05:18 WIB
"Dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Januari 2022 sampai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya