Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ISTANA Kepresidenan buka suara terkait munculnya desakan dari pimpinan MPR yang meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan urusan mengangkat dan mencopot menteri merupakan hak prerogatif kepala negara. Tidak ada individu atau lembaga yang bisa mempengaruhi hal tersebut.
"Itu sepenuhnya urusan presiden," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi mendepak Sri Mulyani lantaran dianggap tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
Baca juga: Empat Poin Jawaban Menkeu Sri Mulyani terhadap Komplain MPR
Menkeu juga beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR dan Badan Penganggaran MPR, tanpa ada alasan yang jelas. (OL-14)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved