Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan kapasitas produksi gula dalam negeri. Menurutnya, hal ini diperlukan guna mendapatkan gambaran utuh terkait perkembangan dan tantangan industri gula nasional.
“Kami di Komisi VII ada salah satu Panja (Panitia Kerja) khusus untuk pengawasan bahan baku impor industri. Kami salah satunya menyoroti maraknya impor bahan baku gula," ujar Bambang di sela-sela pertemuan dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan jajaran direksi PT Sugar Group Companies selaku produsen gula terbesar Indonesia, di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/11/2021).
Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku raw sugar produk dalam negeri untuk memproduksi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih untuk konsumsi. Karena itu, Bambang menambahkan, saat ini Panja tengah menghimpun data produksi dari stakeholder, agar nantinya ditemukan angka yang tepat untuk rekomendasi dalam menentukan neraca komoditas gula tahun depan.
Baca Juga: Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afsel
“Data kita sudah ada, namun data itu masih kita sinkronkan dengan pihak-pihak terkait tidak hanya kita mendengar data dari satu pihak. Sebab, ada dari Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan dan kita akan sinkronkan itu," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Adapun, di Indonesia kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 5,8 juta ton per tahun, yang terdiri dari 2,7-2,9 juta ton per tahun gula konsumsi (gula kristal putih/GKP) dan 3-3,2 juta ton per tahun gula industri (GKR). Lebih lanjut Bambang berharap kebutuhan gula nasional dapat diimbangi dengan produksi dalam negeri yang meningkat dalam rangka mencapai swasembada gula seperti yang telah digaungkan.
“Kita ingin mengedepankan dan mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan industri dalam negeri. Tujuan kami bahwa industri dalam negeri harus tumbuh pesat dan menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional," tandas legislator dapil Jawa Timur IV tersebut. (RO/OL-10)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Tubuh membutuhkan gula dalam jumlah cukup, tetapi konsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Asupan gula berlebih bukan sekadar masalah kalori, melainkan ancaman bagi metabolisme anak yang masih dalam tahap perkembangan.
Kandungan gula yang disamarkan ini sering ditemukan pada jenis makanan ultraprocessed food (UPF).
Gula dapat merangsang pelepasan serotonin dan endorfin di otak, yaitu zat kimia yang membuat perasaan lebih nyaman dan bahagia.
Serangan jantung kerap dikaitkan dengan kebiasaan merokok, jarang berolahraga, atau pola makan yang buruk.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pemerintah memastikan pasokan gula konsumsi berada pada level aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved