Presiden Joko Widodo kembali menyentil para kepala daerah karena tidak cekatan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada Oktober lalu, Jokowi menyebut dana di daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp170 triliun.
Semakin waktu berjalan, alih-alih berkurang, dana yang mendekam justru semakin besar. "Saya sudah peringatkan di Oktober, seingat saya Rp170 triliun yang mengendap. Ini sekarang justru naik jadi Rp226 triliun. Ini perlu saya peringatkan," tegas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (24/11).
Jika hal tersebut terus berlangsung, ia khawatir dampak buruk tidak hanya terjadi pada daya beli masyarakat tetapi juga pada masuknya investasi ke dalam negeri.
Para penanam modal, sambungnya, akan ragu menaruh uang di Tanah Air karena melihat kepala daerah tidak bisa bergerak cepat menjalankan program-program. "Uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain untuk memasukkan uang? Logikanya tidak kena," jelas mantan wali kota Solo itu.
Kepala negara pun menegaskan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk segera menghabiskan anggaran yang tersedia. Gunakan sebaik-baiknya untuk membangun wilayah, mengembangkan potensi masyarakat. "Rp226 triliun itu gede sekali. Segera dihabiskan, realisasikan, baru kita bicara investor. Saya titip itu saja," ucap Jokowi.
Ia juga berpesan agar seluruh kementerian dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan baik dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi yang berkualitas. "Kita harus menanggalkan ego sektoral. Kita semua harus memiliki visi yang sama, harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerah, kabupaten/kota, provinsi dan tentu negara kita Indonesia," tandasnya. (OL-12)
