Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Barat yang menjadi tersangka kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir mendapat sanksi berat berupa pemecatan.
Ini disampaikan tegas oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dalam keterangan resmi, Sabtu (20/11).
"PPAT yang terlibat dan terbukti maka akan langsung dipecat dan dicopot izinnya. Tugas mereka ialah diperintahkan oleh negara untuk melindungi masyarakat," ucapnya.
Berkaca dari kasus tindak pidana tersebut, Sofyan mengatakan, akan memperketat pengawasan PPAT untuk mempersempit keterlibatan oknum tersebut dalam kasus mafia tanah.
Baca juga: Clear Ya, Oknum BPN Tidak Terlibat dalam Kasus Tanah Mendiang Ibu Nirina Zubir
Lebih lanjut, Sofyan Djalil mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati mempercayakan sertifikat tanah atau dokumen penting lainnya, serta diharapkan dapat mempercayakan ke lembaga yang sudah kredibel.
Dia juga menambahkan, jika ada masyarakat yang ingin membeli tanah harus berhati-hati juga.
"Jangan sembarangan membeli tanah karena jika memang tanah bermasalah, maka kepemilikannya bisa dibatalkan dan diproses secara hukum," pungkasnya.
Asisten rumah tangga (ART) keluarga Nirina Zubir, Riri Kasmita menjadi tersangka kasus mafia tanah. Dia mengalihkan 6 sertifikat tanah dan bangunan milik mendiang ibu Nirina dan keluarga.
Kerugian yang dialami keluarga Nirina akibat tindakan pidana itu sebesar Rp17 miliar. (OL-4)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved