Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR Nusron Wahid meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk atau suudzon serta membuat asumsi liar terkait dengan kebakaran di Kilang Minyak Pertamina Cilacap. Apalagi menyebarkan kecurigaan adanya sabotase dari pihak tertentu.
“Masyarakat tidak perlu berspekulasi dan menduga-duga hal yang tidak baik, suudzon mencurigai seolah ada rekayasa, prasangka seperti itu justru tidak baik ketika terjadi musibah,” kata Nusron Wahid, ketika ditanya wartawan disela diskusi di Press Room DPR, Selasa (16/11/2021).
Nusron mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan sehubungan adanya spekulasi liar, bahwa kebakaran terjadi karena ada unsur kesengajaan dalam rangka melanggengkan impor minyak secara terus menerus
Menurut Nusron, akibat terjadinya kebakaran itu, di satu sisi pihak Pertamina sudah merespons cepat untuk menangani, dan di sisi lain aparat keamanan juga langsung melakukan investigasi. Karena itu, sebaiknya serahkan saja masalah tersebut kepada pihak berwenang.
“Bagi internal Pertamina, ini tentu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena sudah tiga kali kebakaran. Dan masyarakat bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan pihak berwenang untuk mengetahui apa penyebab kebakaran dan nantinya bisa memberikan masukan agar hal seperti itu tidak terulang lagi,” lanjut Nusron.
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, kebakaran merupakan musibah yang tentu bisa ditelusuri penyebabnya.
Karena itu, menurut Nusron, semua pihak harus membiasakan diri untuk melihat hal yang sifatnya teknis operasional agar tidak dianalisa atau diasumsikan dengan hal-hal di luar nalar seperti sabotase dan lain sebagainya.
“Jangan sedikit-sedikit ditarik seolah ini ada kepentingan politik. Lakukan saja investigasi menyeluruh, supaya nanti ada solusi yang komprehensif agar tidak terulang lagi kebakaran-kebakaran seperti yang sudah terjadi,” terangnya. (RO/OL-09)
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat mewujudkan swasembada solar dan mengurangi ketergantungan impor solar setelah RDMP Balikpapan diresmikan
MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia optimistis dengan adanya kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDM) Balikpapan sehingga Indonesia tak lagi impor bbm solar
Modernisasi Kilang Minyak Balikpapan merupakan proyek strategis yang mencakup revitalisasi kilang eksisting serta pembangunan unit proses dan infrastruktur pendukung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved