Kekerasan Masih Berlangsung, Tokoh Papua Desak Jokowi Tarik Mundur Militer

AKSI kekerasan di Papua yang menyebabkan korban berjatuhan belum juga berhenti. Kali ini seorang perempuan bernama Agustina Ondou mengalami luka tembak di kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit di Timika.

Menanggapi kasus ini, politisi senior Papua Paskalis Kossay menyebutkan, seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo segera menarik aparat TNI/Polri dari wilayah konflik di Papua. Presiden juga diminta untuk segera melakukan gencatan senjata untuk menciptakan kondisi jeda kemanusiaan.

“Presiden juga mau diajak dialog dengan TPNPB OPM,” katanya ketika dihubungi, Rabu (10/11).

Baca juga: Presiden Beri Gelar Pahlawan dan Bintang Jasa kepada Abdi Bangsa

Ia menyebutkan, akibat dari konflik yang tidak berkesudahan ini rakyat sipil lah yang menjadi korban. Selain itu, tambah Paskalis, proses pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut menjadi mandek.

“Anak-anak mereka sudah kehilangan kelanjutan pendidikan mereka. Sudah hancur hak hidup mereka. Padahal mereka adalah sah warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Paskalis intensitas konflik dan kekerasan di Papua ini mulai meningkat sejak Desember2018 sampai sekarang dimana korbannya lebih banyak warga sipil. Entah korban ditembak mati maupun korban pengungsi kehilangan hak azasi hidup. 

“Semua ini terjadi atas perintah Presiden Jokowi akibat peristiwa pembantaian 17 warga sipil pekerja PT Istaka Karya di Nduga 2 Desember 2018. Sejak itu Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri utk mengerahkan pasukan utk melancarkan operasi militer besar-besaran mengejar kelompok TPNPB OPM pimpinan Egianus Kogoya hingga tumpas habis,” ungkapnya.

Sayangnya, ungkap Paskalis, operasi militer yang dilancarkan TNI/Polri justru tidak terukur pada sasaran TPNPB OPM. Operasi militer yg dilancarkan justru mengorbankan rakyat sipil.

“Operasi militer tersebut akhirnya menyebar luas hingga ke beberapa kabupaten di Pegunungan Tenga Papua meliputi Nduga, Puncak, Mimika, Intan Jaya, Kiwirok Peg Bintang, dan Maybrat Papua Barat,” jelasnya.

Menurutnya, situasi kekerasan ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. “Jangan sampai hak hidup mereka (warga Papua) dihancurkan oleh alat negara sendiri,” tegasnya. 

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR-RI Yan P Mandenas yang turut mengecam berbagai kekerasan yang terjadi di Intan Jaya tersebut. Apalagi dirinya mendapat informasi bahwa penembakan terhadap warga sipil tersebut dilakukan aparat TNI.

“Jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti dari belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua. Begitu banyak warga sipil Papua menjadi korban. Masih tersimpan dalam ingatan kasus Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI,” jelasnya.

Dirinya meminta pemerintah dan TNI segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Mandenas mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis, yang lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.

“Mendesak untuk pihak-pihak terkait segera mengambil langkah dan mengubah pendekatan untuk menghentikan kasus serupa terjadi, supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia,” tegasnya.

Ia menegaskan pendekatan militeristik yang dipilih dalam menyelesaikan konflik sepertinya masih jauh dari kata berhasil, karena perlawanan pun nyatanya tetap ada bahkan terus berkembang.

“Yang sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi, justru semakin menambah korban jiwa warga sipil yang padahal tidak terlibat konflik,” ujarnya. (OL-6)