DPR Kecam Penembakan Warga Sipil di Papua oleh Aparat

ANGGOTA Komisi I DPR RI Dapil Papua Yan P. Mandenaz mengecam keras aksi penembakan warga sipil yang masih terus terjadi di Tanah Papua. Terakhir Penembakan warga sipil terjadi di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Korban adalah seorang Ibu yang mendapat tembakan di pelipis dan pinggang hingga tembus ke perut.

"Saya mengecam keras adanya penembakan ini. Bukan satu dua kali tetapi sudah terlalu sering. Tentu ini harus menjadi evaluasi serius pemerintah terkait penempatan aparat di wilayah Papua khususnya Intan Jaya," tegas Yan dalam keterangannya, Rabu (10/11).

Dijelaskan Yan, informasi yang didapat berdasarkan keterangan saksi, pelaku penembakan diduga anggota TNI. Kata Yan, jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua. “Begitu banyak warga sipil Papua menjadi korban. Masih tersimpan dalam ingatan kasus Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI. Ini tidak boleh kita biarkan terus terjadi," sambung politisi Gerindra tersebut.

Dia menambahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer (TNI/Polri) yang mengakibatkan 304 warga sipil di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi korban.

Dari data ini diketahui bahwa aparat Polri terlibat dalam kasus kekerasan paling banyak dengan 33 kasus, sedangkan aparat TNI terlibat dalam kasus kekerasan sebanyak 22 kasus. Lalu aparat gabungan TNI-Polri terlibat dalam 8 kasus.

Baca juga: Presiden Beri Gelar Pahlawan dan Bintang Jasa kepada Abdi Bangsa

"Melihat data-data ini saja maka pantas saya mempertanyakan di mana perlindungan negara dan TNI terhadap rakyat. Kejadian penembakan ini tentu menggambarkan luputnya hal tersebut. Di mana semboyan “Ksatria Pelindung Rakyat” yang menjadi nilai dalam tubuh TNI? Karena jelas kontradiktif dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan," ucap Yan.

Dalam kaitan ini, lanjut Yan pendekatan dan respons negara terhadap penanganan konflik di Papua perlu dievaluasi serius dan tuntas. Menurut dia pendekatan militeristik yang dipilih masih jauh dari kata berhasil, karena perlawanan pun nyatanya tetap ada bahkan terus berkembang. “Yang sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi, justru semakin menambah korban jiwa warga sipil yang padahal tidak terlibat konflik,” ujarnya.

Maka dari itu, ia menekankan bahwa pemerintah dan TNI harus segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Mandenas mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis, yang lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan.

“Kami tentu mendesak agar pihak-pihak terkait segera mengambil langkah dan mengubah pendekatan untuk menghentikan kasus serupa terjadi, supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia,” tegasnya.

Selain itu, internal TNI juga harus menindak dan memberi sanksi tegas oknum pelaku penembakan. Negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

“Indonesia ini adalah negara hukum. Maka itu, siapa pun yang melanggar hukum tentu harus ditindak, tidak bisa pandang bulu karena semua sama di depan hukum. Dan dalam kasus konflik Papua ini, penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang dianggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan juga aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah,” pungkas Yan sambil berharap agar ada dialog antarpihak yang berkonflik.(OL-4)