Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
RENDAHNYA komitmen pejabat publik melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menegaskan perlunya sanksi tegas.
"Memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti komitmen pejabat publik kita memang masih rendah dalam hal tranparansi harta kekayaannya. Padahal sistem pelaporan LHKPN ini dibuat salah satunya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik melalui pengawasan harta kekayaan," ujar peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Kurniawan kepada Media Indonesia, Senin (8/11).
Yuris menekankan belum adanya sanksi tegas itu harus menjadi perhatian, khusus yang harus segera diperbaiki. "Ini membuat tidak ada efek nyata yang diterima oleh pejabat publik yang tidak taat melapor. Ke depan, KPK perlu meformulasikan dan mendorong perubahan kebijakan agar ada sanksi yang tegas."
Baca juga: Ketua KPK Komjen Firli Akan Pensiun sebagai Polisi Bulan Depan
Khusus untuk pejabat BUMD dia menilai ada faktor khusus yang membuat kepatuhan melapor LHKPN mereka rendah. BUMD seringkali dianggap sebagai perusahaan bisnis di daerah yang lepas dari pertanggungjawaban publik. Padahal, BUMD bagian dari lembaga yang mengelola keuangan negara merujuk pada Putusan MK Tahun 2013.
"Harus ada dorongan untuk membuat sanksi yang efektif bagi pejabat yang tidak melapor LHKPN. Kedua, perlu komitmen juga dari kepala daerah agar pejabat BUMD patuh. Bisa saja misalnya setiap pemerintah daerah berkomitmen mempublikasikan nama-nama pejabat BUMD yang tidak patuh lapor LHKPN agar masyarakat tahu. Selain itu, kepatuhan LHKPN juga bisa dijadikan pertimbangan bagi kepala daerah apabila seseorang akan mengisi jabatan di BUMD," tukasnya. (P-5)
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam sanksi dari Inggris, Australia, Kanada, dan negara lain terhadap dua menteri Israel yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Rika menambahkan bahwa dengan pemindahan 100 narapidana ini, maka total lebih dari 700 warga binaan berisiko tinggi telah diberi sanksi pemindahan ke Nusakambangan.
Denda hingga 20.000 riyal Arab Saudi (Rp89,5 juta) akan dikenakan kepada individu yang kedapatan melaksanakan atau mencoba melaksanakan haji tanpa izin.
Budi mengatakan, penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan pelanggaran aturan dan kode etik yang berlaku.
Sampah atau limbah yang dihasilkan oleh hotel, mall, restoran wajib diolah sendiri. Bila tidak diolah sendiri maka sejumlah sanksi tegas akan diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved