Pemuda Muhammadiyah Dorong Erick Thohir Fokus pada Kinerja Ketimbang Tanggapi Fitnah

KETUA Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM), Razikin Juraid memahami kritikan bertubi kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang dikaitkan dengan harga tes polymerase chain reaction atau PCR. Pasalnya, kata Razikin, sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, Erick kerap mendapatkan fitnah yang berbau hoaks.

Menurutnya, Erick Thohir tidak lagi memiliki keterkaitan dengan  beberapa perusahan swasta termasuk Adaro. Karena itu, mengaitkan adanya keterlibatan Erick Thohir dalam pelaksanaan PCR sama sekali tidak berdasar. "Erick Thohir terus meningkatkan kinerjanya dalam membantu Presiden untuk menata BUMN, dan kelihatannya sudah kenyang dengan fitnah. Namun, ruang percakapan publik harus dirawat. Erick Thohir meski lahir sebagai seorang pengusaha, namun beliau tampil sebagai seorang yang sangat demokratis," ujar Razikin melalui keterangannya, Rabu (3/10).

Ketimbang menanggapi fitnah, ia mendorong Erick fokus dengan kinerjanya meningkatkan performa BUMN.  Pasalnya, ia memprediksi kritikan dan serangan terhadap Erick akan terus ada hingga Pemilu 2024. "Pada titik itu, saya meyakini Erick Thohir memperhatikan semua kritikan dari berbagai pihak dan kritikan itu akan menjadikannya terus meningkatkan kinerjanya dalam membantu Presiden," ujar Razikin

Ia menambahkan, Erick Thohir telah melalukan berbagai gebrakan merestrukturisasi BUMN dengan semangat amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.  "Kalau kita mau objektif, di era kepemimpinan Pak Erick Thohir bank syariah terbesar di dunia ada di Indonesia, menggabungkan 3 bank syari’ah yakni Bank Mandiri Syari’ah, BNI Syari’ah dan BRI Syari’ah itu bukan perkara mudah,” ujar Razikin.

Adapun Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah Erick terlibat dalam bisnis tes PCR, dan menyebut isu tersebut sangat tendensius. Terlebih, kata Arya, Erick Thohir setelah menjabat menteri BUMN tidak lagi aktif dalam bisnis dan yayasan. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen-50 persen oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main,” imbuh Arya.

Kemudian, dia mengakui di GSI ada yang Yayasan Adaro sebagai pemegang saham sebanyak 6%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan Adaro sangat minim berperan dalam tes PCR. Arya juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Sejauh ini, kata dia, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan. (Ant/OL-8)