Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset terpidana mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang telah menjadi barang rampasan. Aset yang dilelang yakni tanah dan bangunan senilai Rp532 juta. Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang.
"KPK melalui KPKNL Malang akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Bambang Irianto yang telah berkekuatan hukum tetap," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (21/10).
Aset yang dilelang itu berupa tanah dan bangunan di Perumahan Greenland Gajahmada Blok B-12 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Luasnya 105 meter persegi, dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Adapun harga limitnya sebesar Rp532.856.000 dan peserta lelang diwajibkan memberi uang jaminan Rp107.000.000. Pelaksanaan lelang akan dimulai pada Jumat (5/11) dengan metode closed bidding pada laman www.lelang.go.id.
"Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode closed bidding," imbuh Ali Fikri.
Dalam perkara itu, eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto divonis enam tahun penjara lantaran bersalah korupsi terkait proyek Pasar Besar Madiun. Dia dinyatakan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang selama 2009 hingga 2016.
Dalam perkara yang sama, komisi antirasuah sebelumnya juga menyetorkan Rp2,35 miliar ke kas negara dari beberapa hasil lelang kendaraan milik Bambang.
KPK melelang satu unit mobil Range Rover terjual seharga Rp555 juta, satu unit mobil Mini Cooper terjual seharga Rp296,6 juta, dan satu mobil Hummer seharga Rp1,49 miliar. (P-2)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved