Rabu 20 Oktober 2021, 17:09 WIB

Digugat Mantan Kader, PSI: Kami Punya Bukti Kuat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Digugat Mantan Kader, PSI: Kami Punya Bukti Kuat

Antara
Ilustrasi

 

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) tak gentar menghadapi gugatan yang diajukan Viani Limardi atas pemecatan dirinya sebagai kader partai sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina mengingatkan pemecatan tidak dilakukan sepihak tapi telah melewati proses evaluasi panjang mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan DPP PSI, termasuk meminta keterangan langsung dari Viani.

"Kami punya bukti-bukti kuat sebagai dasar pemecatan. Dengan menggugat ke Pengadilan sebenarnya Viani hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Sudah cukup selama ini dia mempermalukan PSI dengan bertindak arogan,” paparnya, Rabu (20/10).

PSI pun menanggapi baik pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Baca juga : Relawan Anies Mendeklarasikan Anies Sebagai Capres 2024

Diharapkan proses pengadilan ini juga akan mengakhiri perang opini di media sosial yang hanya membuat kebingungan di masyarakat.

“Kami terus menjaga integritas di PSI baik kader maupun Anggota Legislatif. Hadir bekerja untuk masyarakat dan jauh dari sifat arogan. Semua kader PSI bahkan anggota legislatif pun harus siap diawasi dan berani bertanggungjawab,” tegasnya.

Dirinya juga memastikan PSI akan hadir dan mengikuti seluruh proses pengadilan.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Viani Limarfi gugat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai dirinya dipecat dari partai.

Menurutnya, pemecatan ini membunuh karakternya dan merusak citranya hingga keluarga besarnya. Bahkan, ia sendiri merasa dirugikan padahal ia mengaku turut membesarkan PSI di DKI Jakarta. Tudingan penggelembungan dana reses, menurut Viani adalah bentuk fitnah yang tidak bisa dibiarkan. (OL-2)

 

Baca Juga

Dok PBNU

NU Gelar Konser Amal Koin Muktamar

👤Media Indonesia 🕔Selasa 30 November 2021, 21:50 WIB
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) milik bersama segenap nahdliyin di berbagai pelosok negeri, bahkan...
ANTARA

Pemrosesan Sembilan Kasus HAM tidak Perlu Lewat DPR

👤Sri Utami 🕔Selasa 30 November 2021, 21:30 WIB
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas...
MI/PANCA SYURKANI

Survei: NasDem masuk tiga besar dengan elektabilitas 9,3%

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 30 November 2021, 20:39 WIB
Untuk posisi pertama dan kedua masih ditempati oleh PDIP dan Gerindra, ucap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya