Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang kembali mendesak Badan Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) untuk senantiasa mempercepat proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan.
Tujuannya untuk menekan angka konflik horizontal di tengah masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan.
"Proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat, harus dipercepat dan dijadikan prioritas. Jangan sampai sebaliknya, hingga ada masyarakat yang merasa dipersulit. Ini harus, untuk mencegah konflik ditengah masyarakat akibat masalah pertanahan," ujar Junimart dalam kegiatan Reses tahap II TA.2021 di kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).
Baca Juga: Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV
Lebih lanjut Politisi daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) III itu, menegaskan dalam hal pertanahan; Pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai tanah. Namun untuk kepemilikan tanah, sepenuhnya adalah rakyat. Dasarnya pasal 33 UUD 1945. "Karena Negara hanya menguasai tanah, sedangkan kepemilikannya tetap masyarakat. Karena tanah harus prorakyat, tanah untuk menyejahterakan rakyat," tegasnya.
Dalam kegiatan reses yang dihadiri Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Zonny Waldi serta Kepala Kantor BPN/ATR Simalungun Jusen Faber Damanik, Kapolres Simalungun, Dandim Simalungun.
Junimart meminta agar Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Simalungun senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam setiap proses percepatan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat.
Politisi PDI-Perjuangan itu, berharap konflik-konflik pertanahan sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah tidak terjadi di kabupaten Simalungun.
"Supaya di Simalungun tidak terjadi seperti di Riau, dimana ada ribuan sertifikat tanah masyarakat dibatalkan dan menjadi HGU, jadi Kawasan Hutan. Kementerian KLHK itu mengurusi hutan, bukan meniadakan hak atas tanah rakyat. Jadi ini jangan sempat terjadi Kabupaten Simalungun," ungkap Politisi yang akrab dijuluki Banteng Simalungun itu. (RO/OL-10)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Menhan Prabowo Subianto menyampaikan selamat jalan dan pastinya diharapkan akan terus bersama–sama berbakti kepada bangsa dan negara
Dalam kunjungan ini, Dubes AS didampingi oleh Heather C Variava, Deputy Chief of Mission, Colonel Mike Spake, Defense Attache, dan Steve Weston, Political Officer.
Kesamaan antara kedua negara ini, menurut Menhan Prabowo, akan menjadi modal yang kuat bagi kedua negara dalam upaya meningkatkan kerja sama pertahanan.
Kerja sama antara Telkom dan Grab meliputi kerja sama melalui promosi GrabRewards, yakni kemudahan pembayaran tagihan IndiHome dan WMS melalui aplikasi Grab.
Telkom melalui Telkom Corporate University (Telkom CorpU) kembali menggelar PluggedIn, yaitu event sharing knowledge dan best practices corporate university di Indonesia,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved