Minggu 10 Oktober 2021, 20:20 WIB

Keterlambatan Pembentukan Pansel KPU/Bawaslu Berdampak Buruk pada Pemilu 

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Keterlambatan Pembentukan Pansel KPU/Bawaslu Berdampak Buruk pada Pemilu 

MII.Pius Erlangga
Logo KPU

 

DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoriunnisa Nur Agustyati mengungkapkan, lambatnya kerja pemerintah dalam membentuk Panitia Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa berimplikasi buruk pada pesta demokrasi 2024. 

Dengan waktu yang sangat singkat, pansel dikhawatirkan tidak bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya, anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih nantinya bukanlah orang-orang terbaik. 

"Sosok pansel dan waktu yang diberikan sangat menentukan kualitas anggota KPU dan Bawaslu yang tentu akan membuat pemilu mendatang menjadi berkualitas," ujar Khoirunnisa kepada Media Indonesia, Minggu (9/10). 

Semestinya, di masa pandemi seperti sekarang, pemerintah menyadari bahwa proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu membutuhkan persiapan yang panjang. 

Pemilihan komisioner akan banyak dilakukan secara daring yang tentunya lebih sulit dibandingkan seleksi konvensional. 

Baca juga : Bakal Calon Presiden dari Non Parpol Lebih Menonjol

"Persiapannya harus sangat matang. Itu butuh waktu dan semua harus dipikirkan," tuturnya. 

Keterlambatan pembentukan pansel, sambung Khoirunnisa, juga dikhawatirkan membuat proses transisi dari komisioner lama ke komisioner baru tidak berjalan mulus. 

Ia memahami, dalam rangka menyongsong pesta demokrasi akbar pada 2024, pemerintah pasti ingin membentuk pansel yang berisikan figur-figur terbaik. 

Figur-figur yang tidak hanya mengerti teknis tata kelola atau manajemen, tetapi juga yang punya inovasi untuk mendukung pilpres, pileg dan pilkada 2024. 

Namun, menurutnya, waktu untuk menimbang-nimbang tidak perlu selambat ini. 

"Menurut saya tidak sesusah itu untuk memilih. Karena ada nama yang sudah biasa jadi anggota pansel, di 2012 dan 2017, jadi pasti sudah paham. Kemudian kita juga punya banyak guru besar ilmu politik tata negara yang merupakan para ahli pemilu," jelas dia. (OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Said Aqil Resmi Maju Lagi Pencalonan Ketum PBNU

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 08 Desember 2021, 17:32 WIB
Keputusan itu berangkat dari para kiai sepuh yang memintanya untuk kembali memimpin...
ANTARA

Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Hanya Formalitas

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Desember 2021, 16:05 WIB
MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2021 memerintahkan pembuat UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PPP Setujui Draf RUU TPKS asalkan Tidak Legalkan Seks Bebas dan LGBT

👤Putra Ananda 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:57 WIB
Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya