Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoriunnisa Nur Agustyati mengungkapkan, lambatnya kerja pemerintah dalam membentuk Panitia Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa berimplikasi buruk pada pesta demokrasi 2024.
Dengan waktu yang sangat singkat, pansel dikhawatirkan tidak bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya, anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih nantinya bukanlah orang-orang terbaik.
"Sosok pansel dan waktu yang diberikan sangat menentukan kualitas anggota KPU dan Bawaslu yang tentu akan membuat pemilu mendatang menjadi berkualitas," ujar Khoirunnisa kepada Media Indonesia, Minggu (9/10).
Semestinya, di masa pandemi seperti sekarang, pemerintah menyadari bahwa proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu membutuhkan persiapan yang panjang.
Pemilihan komisioner akan banyak dilakukan secara daring yang tentunya lebih sulit dibandingkan seleksi konvensional.
Baca juga : Bakal Calon Presiden dari Non Parpol Lebih Menonjol
"Persiapannya harus sangat matang. Itu butuh waktu dan semua harus dipikirkan," tuturnya.
Keterlambatan pembentukan pansel, sambung Khoirunnisa, juga dikhawatirkan membuat proses transisi dari komisioner lama ke komisioner baru tidak berjalan mulus.
Ia memahami, dalam rangka menyongsong pesta demokrasi akbar pada 2024, pemerintah pasti ingin membentuk pansel yang berisikan figur-figur terbaik.
Figur-figur yang tidak hanya mengerti teknis tata kelola atau manajemen, tetapi juga yang punya inovasi untuk mendukung pilpres, pileg dan pilkada 2024.
Namun, menurutnya, waktu untuk menimbang-nimbang tidak perlu selambat ini.
"Menurut saya tidak sesusah itu untuk memilih. Karena ada nama yang sudah biasa jadi anggota pansel, di 2012 dan 2017, jadi pasti sudah paham. Kemudian kita juga punya banyak guru besar ilmu politik tata negara yang merupakan para ahli pemilu," jelas dia. (OL-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved