Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kurang sreg dengan langkah pemerintah yang menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei 2024. PKS nilai kewenangan itu seharusnya milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan pemerintah.
"Buat saya itu tidak etis, walaupun itu haknya pemerintah. Paling etis berhubungan dulu dengan KPU, memberitahu KPU," kata anggota Komisi dua DPR Mardani Ali Sera dalam telekonferensi di Jakarta, hari ini.
Mardani mengatakan KPU diberikan kewenangan untuk menentukan tanggal Pemilu. Menurutnya, penentuan tanggal itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah maupun DPR.
"DPR tidak (mengintervensi) kita komisi II selalu dukung KPU secara umum karena kita tahu beratnya," ujar Mardani.
Pemerintah juga dinilai bakal mempersulit Pemilu jika tanggalnya tidak berdasarkan penghitungan KPU. Mardani menilai hanya KPU yang bisa menghitung pasti waktu pas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: Peningkatan Elektabilitas Jadi Motivasi PKB Tingkatkan Kinerja
"Karena mereka yang lebih paham tentang perkara teknis, perkara taktis, perkara strategis," tutur Mardani.
Pemilihan tanggal pelaksanaan Pemilu untuk ditetapkan KPU juga sudah diatur dalam aturan berlaku. Dalam hal ini, KPU seharusnya tidak bisa diintervensi karena kebutuhannya hanya instansi itu yang tahu.
"Kita ini pemilu di hari yang sama, jangan mikir di Jakarta dan Jawa, bagaimana mengirim surat suara, bagaimana suara enggak tertukar kabupaten A dan B, itu enggak sederhana, itu perlu perencanaan yang detail," ucap Mardani. (Medcom.id/OL-4)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Layanan Disdukcapil DKI saat pemilihan buka mulai 08.00 sampai 16.00 atau jam 4 sore
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Semua pihak harus memastikan bahwa proses rekapitulasi KPU berlangsung jujur dan transparan
Data dihimpun dari situs pemilu2024.kpu.go.id
RIBUAN Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) harus menggelar pencoblosan ulang. Kegiatan itu diingatkan harus bebas dari manipulasi.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan keprihatinan terhadap peningkatan ketidakjujuran yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved