PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kurang sreg dengan langkah pemerintah yang menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei 2024. PKS nilai kewenangan itu seharusnya milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan pemerintah.
"Buat saya itu tidak etis, walaupun itu haknya pemerintah. Paling etis berhubungan dulu dengan KPU, memberitahu KPU," kata anggota Komisi dua DPR Mardani Ali Sera dalam telekonferensi di Jakarta, hari ini.
Mardani mengatakan KPU diberikan kewenangan untuk menentukan tanggal Pemilu. Menurutnya, penentuan tanggal itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah maupun DPR.
"DPR tidak (mengintervensi) kita komisi II selalu dukung KPU secara umum karena kita tahu beratnya," ujar Mardani.
Pemerintah juga dinilai bakal mempersulit Pemilu jika tanggalnya tidak berdasarkan penghitungan KPU. Mardani menilai hanya KPU yang bisa menghitung pasti waktu pas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: Peningkatan Elektabilitas Jadi Motivasi PKB Tingkatkan Kinerja
"Karena mereka yang lebih paham tentang perkara teknis, perkara taktis, perkara strategis," tutur Mardani.
Pemilihan tanggal pelaksanaan Pemilu untuk ditetapkan KPU juga sudah diatur dalam aturan berlaku. Dalam hal ini, KPU seharusnya tidak bisa diintervensi karena kebutuhannya hanya instansi itu yang tahu.
"Kita ini pemilu di hari yang sama, jangan mikir di Jakarta dan Jawa, bagaimana mengirim surat suara, bagaimana suara enggak tertukar kabupaten A dan B, itu enggak sederhana, itu perlu perencanaan yang detail," ucap Mardani. (Medcom.id/OL-4)
