Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) siap menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR RI, hari ini, Kamis, (7/10).
Presidium KOMANDO Jakarta Selatan (Jaksel), Misbahul Anwar, mengatakan, dalam aksinya mahasiswa menuntut MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Dijelaskan Misbah, penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024.
"Komando meminta MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR RI 2019-2024," kata Misbah, dalam keterangannya, Kamis, (7/10).
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mendesak agar Pimpinan MPR, mau menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini. "Kami mendesak pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini," tegas Misbah.
Sementara itu, Presidium KOMANDO Tangerang Selatan (Tangsel), Adit, menerangkan, Pancasila harus memiliki sifat hukum yaitu mengikat dan memaksa dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Berdasarkan hasil kajian kami, saat ini terdapat begitu banyak produk Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
"Maka dari itu meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum," tandasnya.
Sebelumnya, Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) telah melayangkan surat kepada Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu.
Dalam surat tersebut Komando mendesak pimpinan MPR Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa pada gerakan aksi 7 Oktober 2021.
Berikut tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Komando:
1. Mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
2. Memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa;
3. Meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum. (OL-13)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai tragedi runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
KETUA MPR RI menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved