Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) siap menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR RI, hari ini, Kamis, (7/10).
Presidium KOMANDO Jakarta Selatan (Jaksel), Misbahul Anwar, mengatakan, dalam aksinya mahasiswa menuntut MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Dijelaskan Misbah, penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024.
"Komando meminta MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR RI 2019-2024," kata Misbah, dalam keterangannya, Kamis, (7/10).
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mendesak agar Pimpinan MPR, mau menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini. "Kami mendesak pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini," tegas Misbah.
Sementara itu, Presidium KOMANDO Tangerang Selatan (Tangsel), Adit, menerangkan, Pancasila harus memiliki sifat hukum yaitu mengikat dan memaksa dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Berdasarkan hasil kajian kami, saat ini terdapat begitu banyak produk Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
"Maka dari itu meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum," tandasnya.
Sebelumnya, Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) telah melayangkan surat kepada Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu.
Dalam surat tersebut Komando mendesak pimpinan MPR Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa pada gerakan aksi 7 Oktober 2021.
Berikut tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Komando:
1. Mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
2. Memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa;
3. Meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum. (OL-13)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai tragedi runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
KETUA MPR RI menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved