Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KADER intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz mengatakan infiltrasi kelompok radikal ke sebuah lembaga atau instansi untuk memasukkan ideologinya kepada para aparatur negara cenderung terselubung, sehingga luput dari perhatian dan penanganannya terlambat.
"Memang kelompok radikal ini sebetulnya begitu masif melakukan infiltrasi yang itu yang mana hal ini tidak disadari oleh pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat," kata Darraz seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (6/10).
Darraz mengungkapkan hasil riset yang dilakukan oleh Alvara Research pada 2018, sebanyak 19,4% ASN terindikasi radikal dan intoleran.
Tidak hanya itu, Darraz juga menilai besar kemungkinannya bahwa kelompok radikal ini juga bukan tidak mungkin telah menginfiltrasi ke dalam tubuh institusi TNI dan Polri.
Aparatur negara merupakan benteng pertahanan negara dan role model bagaimana Pancasila tertanam dalam diri pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.
"Ada indikasi aparat itu diinfiltrasi (kelompok radikal). Semoga ini tidak secara institusional, namun saat ini polanya adalah infiltrasi kepada oknum dengan mereka diajari ngaji dan sebagainya, yang lalu pada akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.
Baca juga: Densus 88: Kemenangan Taliban Berdampak pada Indonesia
Darraz yang juga tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini juga menilai bahwasanya infiltrasi oleh kelompok radikal tersebut cenderung sulit diidentifikasi karena masyarakat menilai aparatur negara merupakan kelompok yang memiliki jiwa nasionalisme paling kuat, sehingga terpaparnya aparatur negara perlu menjadi perhatian semua pihak.
"Ya selama ini kita menganggap kalau aparat ini merupakan orang yang paling kuat (jiwa) nasionalismenya. Nah kalau sudah diinfiltrasi ini repot juga. Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi/lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada," kata alumnus Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini.
Dia berharap adanya kesadaran dan kepekaan dari tubuh instansi terhadap bahaya radikalisme terutama yang menyasar aparatur negara.
Darraz juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan para pemimpin instansi untuk mencegah masuknya ideologi radikal dan intoleran ke dalam tubuh institusi atau lembaga negara yang berpotensi masuk dari pengajian-pengajian atau ceramah maupun mentoring oleh ustaz atau tokoh agama yang radikal.
"Kuncinya yang pertama adalah menyadari bahwa gerakan ini (radikal dan intoleran) ada. Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya dimana, karena saya sendiri meyakini bahwa pendekatan kelompok radikal tersebut menargetkan orang-perorangan dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau polemik," katanya lagi.
Ketiga ialah internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan, nilai kebinekaan, serta nilai-nilai positif di negara Indonesia. (Ant/S-2)
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
TERORIS merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara serta kepentingan nasional.
BNPT akan melakukan asesmen terhadap sejumlah bangunan yang terkait gelaran Piala Dunia U-20 di Jakarta seperti Gelora Bung Karno dan sejumlah hotel yang akan dijadikan lokasi menginap pemain.
BNPT melakukan pengamanan di Jakarta khususnya Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sehubungan dengan diselenggarakannya Piala Dunia U-20 di Indonesia.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani nota kesepahaman, memorandum of action (MOU)
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap membantu PT Pertamina (Persero) untuk melakukan identifikasi ancaman nonfisilk faham radikalisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved