Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN data 2020, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan 11,44% pegawai kejaksaan belum melaporkan harta kekayaan ke sistem laporan harta kekayaan pejabat negara elektronik atau e-LHKPN.
Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka rapat kerja teknis Bidang Pengawasan 2021 secara virtual. "Bidang Pengawasan berperan dalam memonitor tingkat kepatuhan penyampaian e-LHKPN pegawai kejaksaan. Saya minta Bidang Pengawasan lebih mendorong pegawai untuk melaporkan e-LHKPN," tegasnya, Selasa (5/10).
Baca juga: Jaksa Dilarang Tampilkan Hedonisme di Media Sosial
Untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja satuan kerja, Burhanuddin juga meminta Bidang Pengawasan menjalin hubungan yang harmonis dengan institusi lain. Seperti, Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pemberitaan Media Indonesia pada Jumat (24/9) lalu, kepatuhan LHKPN di kejaksaan masih berada di angka 78,72%. Dari 11.715 wajib lapor di kejaksaan, sebanyak 1.126 di antaranya belum melaporkan LHKPN.
Kepatuhan jaksa dalam melapor harta kekayaan masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya. Untuk Polri misalnya, kepatuhan LHKPN berada pada angka 79,51%. Sebanyak 689 dari 16.074 orang belum melaporkan harta kekayaannya.
Baca juga: Mengenalkan kepada Publik Persenjataan Negara
Sementara itu, 2.600 laporan masih dinyatakan belum lengkap. Adapun tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN di KPK sudah mencapai 100%. Sebelumnya, Ketua Komjak Barita Simanjuntak menekankan bahwa pelaporan harta kekayaan bentuk kepatuhan dan pencegahan korupsi di lingkungan kejaksaan.
Pun, melaporkan kekayaan juga merupakan dukungan konkret terwujudnya integritas penegak hukum kejaksaan yang bersih dan berwibawa. "Ada sanksi bila tidak patuh melaporkan LHKPN secara teratur dalam jenjang promosi jabatan. Ini sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung Muda Pembinaan," katanya beberapa waktu lalu.(OL-11)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan identitas utama Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun dari karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved