Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
BERDASARKAN data 2020, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan 11,44% pegawai kejaksaan belum melaporkan harta kekayaan ke sistem laporan harta kekayaan pejabat negara elektronik atau e-LHKPN.
Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka rapat kerja teknis Bidang Pengawasan 2021 secara virtual. "Bidang Pengawasan berperan dalam memonitor tingkat kepatuhan penyampaian e-LHKPN pegawai kejaksaan. Saya minta Bidang Pengawasan lebih mendorong pegawai untuk melaporkan e-LHKPN," tegasnya, Selasa (5/10).
Baca juga: Jaksa Dilarang Tampilkan Hedonisme di Media Sosial
Untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja satuan kerja, Burhanuddin juga meminta Bidang Pengawasan menjalin hubungan yang harmonis dengan institusi lain. Seperti, Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pemberitaan Media Indonesia pada Jumat (24/9) lalu, kepatuhan LHKPN di kejaksaan masih berada di angka 78,72%. Dari 11.715 wajib lapor di kejaksaan, sebanyak 1.126 di antaranya belum melaporkan LHKPN.
Kepatuhan jaksa dalam melapor harta kekayaan masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya. Untuk Polri misalnya, kepatuhan LHKPN berada pada angka 79,51%. Sebanyak 689 dari 16.074 orang belum melaporkan harta kekayaannya.
Baca juga: Mengenalkan kepada Publik Persenjataan Negara
Sementara itu, 2.600 laporan masih dinyatakan belum lengkap. Adapun tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN di KPK sudah mencapai 100%. Sebelumnya, Ketua Komjak Barita Simanjuntak menekankan bahwa pelaporan harta kekayaan bentuk kepatuhan dan pencegahan korupsi di lingkungan kejaksaan.
Pun, melaporkan kekayaan juga merupakan dukungan konkret terwujudnya integritas penegak hukum kejaksaan yang bersih dan berwibawa. "Ada sanksi bila tidak patuh melaporkan LHKPN secara teratur dalam jenjang promosi jabatan. Ini sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung Muda Pembinaan," katanya beberapa waktu lalu.(OL-11)
Hotman Paris menunjukkan bukti pendapat hukum Kejaksaan Agung yang menyatakan impor gula oleh Kemendag tidak melanggar hukum.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut Mohammad Riza Chalid, masuk ke dalam daftar daftar pencegah atau penangkalan (cekal).
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
Kejaksaan Agung bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk melacak keberadaan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC).
Kejaksaan Agung telah memanggil pengusaha M. Riza Chalid secara patut selama tiga kali berturut-turut, tetapi yang bersangkutan mangkir.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Maka dibutuhkan ‘revolusi budaya integritas’. Sejatinya, integritas pendidikan kita lahir dari sebuah kesadaran dan kebijaksanaan kritis dalam mendidik, membangun, dan mengorganisasi.
Temuan sejumlah lembaga pendidikan berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi sekolah harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi perbaikan kualitas.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Integrasi: Satukan perbedaan, raih manfaat! Proses kolaborasi cerdas untuk hasil optimal dan pertumbuhan berkelanjutan.
Menurut Sunarto, aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas.
LAN merilis Indonesia Leadership Outlook 2025 yang mengulas tantangan para pemimpin tahun ini. 3 tantangan utama adalah integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved