Selasa 05 Oktober 2021, 16:29 WIB

11,44% Jaksa belum Lapor Harta Kekayaan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
11,44% Jaksa belum Lapor Harta Kekayaan

Antara
Pekerja memasang steger untuk merenovasi gedung utama Kejaksaan Agung yang sempat terbakar hebat.

 

BERDASARKAN data 2020, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan 11,44% pegawai kejaksaan belum melaporkan harta kekayaan ke sistem laporan harta kekayaan pejabat negara elektronik atau e-LHKPN. 

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka rapat kerja teknis Bidang Pengawasan 2021 secara virtual. "Bidang Pengawasan berperan dalam memonitor tingkat kepatuhan penyampaian e-LHKPN pegawai kejaksaan. Saya minta Bidang Pengawasan lebih mendorong pegawai untuk melaporkan e-LHKPN," tegasnya, Selasa (5/10).

Baca juga: Jaksa Dilarang Tampilkan Hedonisme di Media Sosial

Untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja satuan kerja, Burhanuddin juga meminta Bidang Pengawasan menjalin hubungan yang harmonis dengan institusi lain. Seperti, Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemberitaan Media Indonesia pada Jumat (24/9) lalu, kepatuhan LHKPN di kejaksaan masih berada di angka 78,72%. Dari 11.715 wajib lapor di kejaksaan, sebanyak 1.126 di antaranya belum melaporkan LHKPN.

Kepatuhan jaksa dalam melapor harta kekayaan masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya. Untuk Polri misalnya, kepatuhan LHKPN berada pada angka 79,51%. Sebanyak 689 dari 16.074 orang belum melaporkan harta kekayaannya. 

Baca juga: Mengenalkan kepada Publik Persenjataan Negara

Sementara itu, 2.600 laporan masih dinyatakan belum lengkap. Adapun tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN di KPK sudah mencapai 100%. Sebelumnya, Ketua Komjak Barita Simanjuntak menekankan bahwa pelaporan harta kekayaan bentuk kepatuhan dan pencegahan korupsi di lingkungan kejaksaan. 

Pun, melaporkan kekayaan juga merupakan dukungan konkret terwujudnya integritas penegak hukum kejaksaan yang bersih dan berwibawa. "Ada sanksi bila tidak patuh melaporkan LHKPN secara teratur dalam jenjang promosi jabatan. Ini sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan Jaksa Agung Muda Pembinaan," katanya beberapa waktu lalu.(OL-11)
 

 

Baca Juga

MI/Seno

Tanpa Petahana, Tingkat Kepuasan Tidak Berpengaruh dalam Pilpres 2024

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 18:01 WIB
Latar kepuasan terhadap pemerintahan saat ini tidak akan banyak berperan dalam Pilpres 2024. Pasalnya, Pilpres 2024 tidak akan diikuti...
MI/Susanto

Kejagung Usut Dugaan Menghalangi Penyidikan Korupsi Duta Palma

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:52 WIB
Inisial AD merujuk nama Adil Darmadi. Ia merupakan anak dari Surya Darmadi yang sebelumnya juga pernah diperiksa sebagai saksi pada Kamis...
dok.ant

Ray Rangkuti Prediksi PPP Terpecah Akibat Permasalahan Ketumnya

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:10 WIB
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menyebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan kehilangan banyak suara akibat permasalahan ketua...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya