Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM persiapan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah melakukan konsiyering membahas grand desain pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan serentak 2024, Minggu (3/10). Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU masih konsisten dengan jadwal pelaksanaan pemilu yang diusulkan yakni 21 Februari 2024.
"Belum selesai konsinyeringnya. KPU masih konsisten, dengan menjelaskan beberapa alasan bahwa 21 Februari 2024 adalah pilihan terbaik," ujar Pramomo melalui pesan singkat.
Baca juga : Selain Baleg. Komisi I DPR juga Berencana Kunker ke Amerika
Senada, pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menyampaikan kesepakatan terkait hari pelaksaan pemungutan suara untuk pemilu belum dicapai. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengusulkan agar pemilu digelar 15 Mei 2024. Hal itu disampaikan seusai Menkopolhukam menghadiri rapat di istana negara, Senin (27/9). Adapun pertimbangan itu, menurut Mahfud seusai didasarkan pada alasan efisiensi.
Pemerintah ingin masa kampanye dengan hari pencoblosan suara lebih singkat, sehingga rentan waktu antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama. (OL-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved