Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor terus menebar manfaat bagi umat, utamanya kolaborasi dalam penanganan pandemi covid-19.
"Manfaatkan momentum kaderisasi di tengah pandemi ini untuk dapat terus dapat menebar manfaat bagi umat, bagi masyarakat, berkhidmah bagi NU, bangsa dan negara," ujar Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Sabtu (25/9).
Pernyataan itu disampaikan Yaqut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) GP Ansor yang digelar pada 24 hingga 26 September di Jakarta. Dalam Rakornas yang diikuti ketua pengurus wilayah GP Ansor 34 provinsi tersebut, Yaqut mengatakan Ansor adalah organisasi yang sangat dinamis. Maka, semua kader harus bisa menyesuaikan dengan situasi perkembangan.
"Kita harus beradaptasi dengan pandemi covid-19. Jangan sampai amanah-amanah kaderisasi terhambat," tandasnya
Menurutnya, kaderisasi harus terus berjalan agar tercipta kader-kader Ansor yang andal dan mampu menghadapi dinamika. Bagi Yaqut, mengasah kemampuan dan memperluas jaringan merupakan bagian dari kaderisasi. "Semua harus mengasah kemampuan, tidak selesai begitu saja setelah kaderisasi. Saya juga berpesan jangan lupa dengan organisasi yang telah membesarkan kita," ujar Gus Yaqut.
Dalam Rakornas GP Ansor itu juga diikuti seluruh pengurus pusat, baik daring maupun luring. Forum ini selain membahas agenda organisasi juga bertujuan menyamakan persepsi menjelang pelaksanaan munas dan Konbes NU. (OL-8)
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
KPK sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.
Dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus dijual seharga Rp300 juta per orang.
KPK menggeledah empat lokasi di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved