Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SECARA khusus Perempuan Bangsa (PB) mempunyai mandat sebagai alat perjuangan partai untuk menyebarkan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin dan Islam wasathiyyah dalam kerangka NKRI yang bersatu berdaulat, adil dan makmur.
"Saya yakin kekuatan Perempuan Bangsa di Kota Bogor akan maju seiring dengan implementasi gerakan gerakan program yang santun dan humanis," ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Hal itu diungkapkan Neng Eem saat musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa PKB Kota Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021). Penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan saat pertemuan organisasi sayap perempuan PKB ini.
Dalam musyawarah cabang tersebut terpilih Yasmin Sanad sebagai ketua didampingi Sekretaris DPC PB, Bettria dan Santy Arieseniawaty menjabat bendahara. Yasmin menegaskan kepercayaan ini merupakan amanah yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
"Saya akan terus bersinergi dengan DPC PKB Kota Bogor. Insya Allah melalui peran Perempuan Bangsa akan semakin mendongkrak popularitas partai, demi mewujudkan kemenangan Partai PKB pada Pemilu 2024," papar Yasmin yang juga Direktur Minaqu Home Nature, perusahaan eksportir holtikultura, dalam siaran persnya Minggu (19/9).
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat, Yuningsih mengatakan Kota Bogor menjadi bentukan ke-26 Perempuan Bangsa. Ia juga menginginkan agar Yasmin menjalankan fungsi utamanya dengan membentuk struktur hingga tingkat desa secepatnya.
"Saya berpesan kepada Yasmin, selamat menjalankan amanah ini. Tugas utamanya membentuk struktur hingga tingkat desa, dan saya berharap dengan kepemimpinannya bisa menambah kursi keterwakilan perempuan di legislatif Kota Bogor nanti," tutur Yuningsih, anggota Fraksi PKB DPRD Jabar ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKB Kota Bogor Dewi Fatimah dan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Bogor Lusiana Nurissiyadah. (RO/O-2)
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved