Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SECARA khusus Perempuan Bangsa (PB) mempunyai mandat sebagai alat perjuangan partai untuk menyebarkan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin dan Islam wasathiyyah dalam kerangka NKRI yang bersatu berdaulat, adil dan makmur.
"Saya yakin kekuatan Perempuan Bangsa di Kota Bogor akan maju seiring dengan implementasi gerakan gerakan program yang santun dan humanis," ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Hal itu diungkapkan Neng Eem saat musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa PKB Kota Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021). Penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan saat pertemuan organisasi sayap perempuan PKB ini.
Dalam musyawarah cabang tersebut terpilih Yasmin Sanad sebagai ketua didampingi Sekretaris DPC PB, Bettria dan Santy Arieseniawaty menjabat bendahara. Yasmin menegaskan kepercayaan ini merupakan amanah yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
"Saya akan terus bersinergi dengan DPC PKB Kota Bogor. Insya Allah melalui peran Perempuan Bangsa akan semakin mendongkrak popularitas partai, demi mewujudkan kemenangan Partai PKB pada Pemilu 2024," papar Yasmin yang juga Direktur Minaqu Home Nature, perusahaan eksportir holtikultura, dalam siaran persnya Minggu (19/9).
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat, Yuningsih mengatakan Kota Bogor menjadi bentukan ke-26 Perempuan Bangsa. Ia juga menginginkan agar Yasmin menjalankan fungsi utamanya dengan membentuk struktur hingga tingkat desa secepatnya.
"Saya berpesan kepada Yasmin, selamat menjalankan amanah ini. Tugas utamanya membentuk struktur hingga tingkat desa, dan saya berharap dengan kepemimpinannya bisa menambah kursi keterwakilan perempuan di legislatif Kota Bogor nanti," tutur Yuningsih, anggota Fraksi PKB DPRD Jabar ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC PKB Kota Bogor Dewi Fatimah dan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Bogor Lusiana Nurissiyadah. (RO/O-2)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved