Kamis 16 September 2021, 20:07 WIB

Terbitkan SE, Mendagri MInta Pejabat Pemda Hindari Konflik Kepentingan

Indiryani Astuti | Politik dan Hukum
Terbitkan SE, Mendagri MInta Pejabat Pemda Hindari Konflik Kepentingan

Dok. Kemendagri
Gedung Kemendagri

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melayangkan Surat Edaran tanggal No 356/4995/SJ ke Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia berisi larangan mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Surat Edaran yang diteken oleh Mendagri pada 14 September 2021, itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib, efektif, transparan di atas kepatuhan terhadap perundang-undangan. 

Staf Ahli Bidang Media dan Komunikas Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan dalam surat edaran tersebut, pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Utamanya, ujar dia, apabila dilatarbelakangi adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja, mendapat gaji dari pihak yang terlibat.

Baca juga : Ini Penyebab Jual Beli Jabatan di Daerah

"Artinya, Surat Edaran Mendagri ini, sifatnya mengingatkan sekaligus mendorong agar para pejabat dan Kepala Daerah, khususnya yang baru menjabat sebagai hasil Pilkada 2020 lalu, benar-benar melaksanakan arahan Mendagri," ujar dia melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (16/9).

SE itu, sambungnya, dalam konteks pelaksanaan fungsi Mendagri selaku kordinator pembina dan pengawas (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Kastor mengatakan dalam surat yang juga ditembuskan ke berbagai instasi pengawas seperi Inspektorat Daerah, BPKP serta ke instansi penegak hukum seperti Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung itu, ditekankan juga secara jelas, agar Kepala Daerah dan para pejabat pemerintahan daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan/atau tindak pidana korupsi dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalah-gunaan jabatan. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

PDIP: Buya Syafii Selalu Gaungkan Ideologi Harapan

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 27 Mei 2022, 22:42 WIB
Indonesia kehilangan tokoh besar dengan kepergian cendekiawan muslim itu. Puan juga mengaku hubungan mereka sangat dekat dan sudah seperti...
Dok MI

Ahok: Buya Syafii Maarif Teladan Merawat Kebinekaan

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 27 Mei 2022, 20:24 WIB
Ahok dan Buya Syafii memang cukup dekat. Bahkan Buya Syafii pernah membela Ahok yang tersandung kasus penistaan...
Antara

Mengaku Kerap Diintimidasi, Gubernur Papua Minta Perhatian dari Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 27 Mei 2022, 19:13 WIB
Menurut Lukas Enembe, dirinya merupakan satu-satunya dari 34 gubernur di Indonesia yang kerap mendapat perlakuan tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya