Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menyangsikan ada daerah di Indonesia yang bebas dari kasus korupsi. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus 2021 secara virtual pada Rabu (15/9). Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dan komitmen jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah.
"Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100% bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya," kata Burhanuddin.
Dalam pemaparannya, Jaksa Agung mengingatkan akan ada evaluasi kepada setiap satuan kerja, baik Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, maupun Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak maksimal dalam mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. Ia meminta agar jajarannya mengoptimalkan fungsi pemberantasan korupsi.
Baca juga: Komisi III DPR RI akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
Kendati demikian, Burhanuddin menwanti-wanti agar pengusutan kasus korupsi tidak dilakukan secara serampangan dan asal-asalan. "Serta saya juga tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetepi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarkat."
Rapat kerja tahun ini mengambil tema Pidus Berdedikasi. Menurut Burhanuddin, tema tersebut berkonsekuensi dengan penegakan supremasi hukum serta pulihnya ekonomi nasional yang merupakan imbas dari pandemi covid-19. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan dalam Raker Kejaksaan tahun lalu bahwa Korps Adhyaksa merupakan institusi terdepan dalam penegakan humum dan pemberantasan korupsi.
"Semakin kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan. Bahkan belakangan ini mucnul tren corruptors fight back!" ujar Burhanuddin.
"Jangan takut dan jangan gentar. Selama saudara sekalian bekerja secara baik, profesional, dan cermat, saya akan menjaga kalian," pungkasnya. (OL-4)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved