Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Politisi Partai Gerindra tersebut dinilai memiiki sepak terjang yang mumpuni.
"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry dalam keterangan resmi, Minggu (12/9).
Namun, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama untuk menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter, dan juga tegas.
Baca juga: Jokowi Harap Pendukungnya Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Tentu saja siapa pun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jajak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Ia menilai Sufmi Dasco Ahmad pantas menggantikan posisi yang sekarang diisi Mahfud MD.
"Sufmi Dasco cocok (menggantikan Mahfud), karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.
Terlebih, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.
Selain itu, Dasco juga tutut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pascapilpres 2019.
Tugas Menkopolhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.
"Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian covid-19," pungkasnya. (OL-1)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved