Minggu 12 September 2021, 06:59 WIB

Isu Reshuffle Berhembus, Sufmi Dasco Digadang Gantikan Mahfud

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Isu Reshuffle Berhembus, Sufmi Dasco Digadang Gantikan Mahfud

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

 

PENGAMAT politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Politisi Partai Gerindra tersebut dinilai memiiki sepak terjang yang mumpuni.

"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry dalam keterangan resmi, Minggu (12/9).

Namun, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama untuk menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter, dan juga tegas.

Baca juga: Jokowi Harap Pendukungnya Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Tentu saja siapa pun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jajak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Ia menilai Sufmi Dasco Ahmad pantas menggantikan posisi yang sekarang diisi Mahfud MD.

"Sufmi Dasco cocok (menggantikan Mahfud), karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.

Terlebih, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.

Selain itu, Dasco juga tutut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pascapilpres 2019. 

Tugas Menkopolhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

"Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian covid-19," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Diminta Sidangkan Harun Masiku Secara In Absentia

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 25 Mei 2022, 07:20 WIB
Sidang in absentia dinilai perlu dilakukan karena sudah hampir tiga tahun Harun menjadi buronan...
Ant/M Risyal Hidayat

Penunjukan Perwira Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah Abaikan Supremasi Sipil

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 25 Mei 2022, 07:14 WIB
Mengembalikan TNI dan Polri ke ranah politik sipil mengingkari semangat reformasi. Salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi...
dok.Ant

Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 25 Mei 2022, 06:25 WIB
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan konflik kepentingan itu bisa terjadi saat pemilihan umum (pemilu) 2024, apabila...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya