Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih belum menemukan titik tengah soal kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Keduanya belum memiliki pandangan yang sama soal lembaga otoritas pelaksana dan pengawas PDP.
"Kendalanya masih terkait lembaga otoritas pengawas PDP," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/9).
Perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah tersebut berdampak pada terkatung-katungnya pembahsan RUU PDP. Padahal, RUU tersebut mendesak dibutuhkan mengingat maraknya kasus bocornya data pribadi seperti yang baru-baru ini terjadi dalam aplikasi EHAC yang dikelola oleh pemerintah.
Baca juga : Amendemen UUD 1945 Tidak Boleh Atas Gagasan Elite
“Masih macet, belum kemana-mana. Menkominfo masih belum mau bergerak,” lanjut Sukamta.
Sukamta menilai, bocornya data pengguna aplikasi EHAC salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan data pribadi oleh Kominfo. Pengawasan data pribadi yang hanya dilakukan oleh Kementerian Kominfo dirasa kurang efekrif.
“Kebutuhan UU PDP ini sudah darurat. Semoga Kemenkominfo tergerak dengan kebocoran data yang terus terjadi tanpa ada kejelasan pengaturannya,” ujanya. (OL-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved