Senin 30 Agustus 2021, 17:08 WIB

Jaksa Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Samin Tan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Samin Tan

Antara
Samin Tan

 

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengajukan kasasi usai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan pengusaha batu bara Samin Tan.

Samin adalah terdakwa dalam perkara dugaan pemberian gratifikasi terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT).

Majelis hakim yang diketuai Panji Surono dan didampingi hakim anggota Sukartono serta Teguh Santoso menyebut Samin sebagai korban pemerasan yang dilakukan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih. Dalam perkara itu, Samin didakwa oleh jaksa KPK telah memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Eni untuk mengurus terminasi PT AKT ke Kementerian ESDM.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa Eni menggunakan uang dari Samin untuk mengurus pencalonan suaminya dalam pemilihan kepada daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. "Terdakwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang untuk membiayai pencalonan suaminya sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Temanggung," jelas hakim Teguh di ruang sidang, Senin (30/8).

Jaksa KPK Ronald Worotikan mengatakan putusan hakim yang tidak memidanakan Samin terkait pemberian uang kepada Eni sebelumnya telah dicermati dengan membandingkan dengan perkara lainnya. Misalnya pemberian gratifikasi terhadap mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan dan anggota DPRD Tanggamus, Lampung.

"Tentunya nanti apa yang akan kita tuangkan memori kasasi kita pertimbangkan setelah kita mendapat putusan majelis hakim," kata Ronald yang ditemui usai persidangan.

Baca juga : Hakim Vonis Bebas Samin Tan dari Dakwaan Gratifikasi

Di sisi lain, penasihat hukum Samin, Radhie Noviandi Yusuf bersyukur atas putusan bebas dari majelis hakim kepada kliennya. Sejak awal perkara, pihaknya telah memperkuat argumentasi hukum terkait pembuktian pemberi gratifikasi. "Kan hukum pidana ada aspek legalitas, kalau belum ada hukum pidana berarti belum boleh dipidana, itu yang kita perkuat."

Radhie sendiri mengaku terkejut dengan vonis tersebut. Ia bersyukur argumentasi yang telah disusun oleh pihaknya bisa diterima oleh majelis hakim. Terlebih, tim kuasa hukum Samin menggunakan argumentasi dari akademisi, bukan praktisi hukum dalam sidang.

"Alhamdulillah, terima kasih majelis hakim mendengar itu membaca putusan bebas," pungkas Radhie.

Dalam surat putusannya, majelis hakim menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi seperti yang dilakukan Samin terhadap Eni selaku anggota DPR RI belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Selebihnya, yang diatur adalah terkait kewajiban melapor oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara selambat-lambatnya 30 hari sesuai Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, Eni sendiri dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mencabut SK Menteri ESDM untuk mengakhiri terminasi PKP2B PT AKT. Hakim menyebut pihak yang berwenang dalam urusan itu adalah Menteri ESDM. Selain itu, Eni juga tidak melaporkan pemberian gratifikasi dari Samin ke KPK. Padahal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Eni wajib melaporkan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Selain dinyatakan tidak bersalah, dalam amar putusannya, hakim juga memutuskan untuk membebaskan Samin dari semua dakwaan dan segera membebaskannya dari tahanan. Hakim juga meminta agar hak-hak Samin dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

Komnas HAM: Proses Pembangunan Harus Menghormati HAM Warga

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:51 WIB
Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih...
MI/M.Irfan

Apresiasi RUU TPKS Dilanjutkan ke Sidang Paripurna, Perspektif Perlindungan Korban Perlu Ditekankan 

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:16 WIB
"Saya melihat substansi pembahasan belum aman, karena belum semua fraksi menggunakan cara pandang korban dalam melihat fakta tentang...
DOK DPR RI

Komisi VI DPR RI: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja   

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 20:39 WIB
Kebutuhan Industri Pengguna Baja Dalam Negeri Masih Belum Diimbangi Kapasitas Produksi Baja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya