Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PANDEMI Covid-19 yang diprediksi masih akan terjadi di tahun-tahun mendatang harus disikapi dengan kesadaran dan kehati-hatian yang tinggi.
Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menyusul adanya analisis para ahli bahwa kekebalan komunal (herd immunity) dari virus Covid-19 akan sulit tercapai akibat mutasi virus korona.
“Saya berharap masyarakat akan terus terbiasa hidup bersama protokol kesehatan dalam menghadapi virus Covid-19 yang diprediksi akan ada di tengah-tengah kita untuk waktu lama,” kata Puan di Jakarta, Kamis (26/8)
Sejumlah guru besar epidemiologi menyebut herd immunity tak akan terjadi, sekalipun vaksinasi terus dikejar sesuai target. Hal tersebut lantaran terus terjadinya mutasi-mutasi virus corona yang menyebabkan tingkat kemanjuran vaksin (efikasi) tidak optimal.
Munculnya varian delta bahkan disebut menurunkan efikasi vaksin Pfizer dan Moderna yang nilainya cukup besar, yakni dari angka 90% menjadi sekitar 60-70%.
Padahal, kata Puan, terjadinya herd immunity dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang telah divaksin secara lengkap.
“Apalagi mutasi-mutasi virus covid terus terjadi, termasuk yang baru saja teridentifikasi munculnya varian baru Corona, yakni varian lambda,” tutur mantan Menko PMK ini.
Meski begitu, Puan menyebut bukan berarti vaksinasi covid tidak efektif untuk dilakukan. Hanya saja, ia meminta masyarakat menyiapkan diri apabila covid-19 berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.
“Vaksin memang tidak akan membuat tubuh kebal dari virus. Tapi dengan mendapatkan vaksin, tingkat risiko menjadi lebih kecil saat kita terpapar Covid-19. Sama dengan jenis penyakit-penyakit virus lain yang hingga saat ini tidak bisa hilang,” jelasnya.
Dia menekankan vaksin sebagai bentuk perlindungan komunal (herd protection), mulai dari keluarga sampai komunitas, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki komorbid dan tidak bisa mendapat vaksin.
Puan mengingatkan, virus Covid-19 sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta.
“Dengan mendapatkan vaksin, harapannya tubuh memiliki antibodi untuk melawan virus ini sehingga semakin sedikit orang yang terpapar covid, yang artinya semakin sedikit pula kemungkinan penularan terjadi kepada mereka yang berada dalam kategori rentan,” sebutnya.
Terlepas dari itu, upaya pencegahan penularan dinilai menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Puan mengatakan, pencegahan penyebaran virus Covid-19 membutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri.
“Karena seberapa pun keras upaya pemerintah menangani keberadaan Covid-19 dengan berbagai kebijakan, tidak akan bisa maksimal tanpa dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk hidup dengan pola yang dibutuhkan di era korona,” tuturnya.
Puan mengajak rakyat Indonesia agar selalu optmistis dan tak perlu takut walau Covid-19 akan terus ada di tengah-tengah kehidupan manusia.
“Jangan kendorkan prokes. Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah. Sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak untuk menghindari terjadinya penularan virus”
Di sisi lain, Puan juga terus mendorong agar pemerintah menyiapkan infrastruktur ketahanan kesehatan dalam menghadapi keberadaan Covid-19 yang berkepanjangan. Kesiapan infrastruktur dinilai akan mempermudah dalam menghadapi penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya.
“Yang paling penting, kita harus selalu bergotong royong dalam menghadapi Covid-19 yang sampai sekarang masih ditetapkan sebagai pandemi. Saya yakin, aktivitas juga perlahan akan kembali normal jika kita sudah sama-sama memahami bagaimana cara hidup dalam menghadapi corona,” tukasnya. (Sru/OL-09)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved