Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI Covid-19 yang diprediksi masih akan terjadi di tahun-tahun mendatang harus disikapi dengan kesadaran dan kehati-hatian yang tinggi.
Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini menyusul adanya analisis para ahli bahwa kekebalan komunal (herd immunity) dari virus Covid-19 akan sulit tercapai akibat mutasi virus korona.
“Saya berharap masyarakat akan terus terbiasa hidup bersama protokol kesehatan dalam menghadapi virus Covid-19 yang diprediksi akan ada di tengah-tengah kita untuk waktu lama,” kata Puan di Jakarta, Kamis (26/8)
Sejumlah guru besar epidemiologi menyebut herd immunity tak akan terjadi, sekalipun vaksinasi terus dikejar sesuai target. Hal tersebut lantaran terus terjadinya mutasi-mutasi virus corona yang menyebabkan tingkat kemanjuran vaksin (efikasi) tidak optimal.
Munculnya varian delta bahkan disebut menurunkan efikasi vaksin Pfizer dan Moderna yang nilainya cukup besar, yakni dari angka 90% menjadi sekitar 60-70%.
Padahal, kata Puan, terjadinya herd immunity dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang telah divaksin secara lengkap.
“Apalagi mutasi-mutasi virus covid terus terjadi, termasuk yang baru saja teridentifikasi munculnya varian baru Corona, yakni varian lambda,” tutur mantan Menko PMK ini.
Meski begitu, Puan menyebut bukan berarti vaksinasi covid tidak efektif untuk dilakukan. Hanya saja, ia meminta masyarakat menyiapkan diri apabila covid-19 berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.
“Vaksin memang tidak akan membuat tubuh kebal dari virus. Tapi dengan mendapatkan vaksin, tingkat risiko menjadi lebih kecil saat kita terpapar Covid-19. Sama dengan jenis penyakit-penyakit virus lain yang hingga saat ini tidak bisa hilang,” jelasnya.
Dia menekankan vaksin sebagai bentuk perlindungan komunal (herd protection), mulai dari keluarga sampai komunitas, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki komorbid dan tidak bisa mendapat vaksin.
Puan mengingatkan, virus Covid-19 sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta.
“Dengan mendapatkan vaksin, harapannya tubuh memiliki antibodi untuk melawan virus ini sehingga semakin sedikit orang yang terpapar covid, yang artinya semakin sedikit pula kemungkinan penularan terjadi kepada mereka yang berada dalam kategori rentan,” sebutnya.
Terlepas dari itu, upaya pencegahan penularan dinilai menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Puan mengatakan, pencegahan penyebaran virus Covid-19 membutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri.
“Karena seberapa pun keras upaya pemerintah menangani keberadaan Covid-19 dengan berbagai kebijakan, tidak akan bisa maksimal tanpa dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk hidup dengan pola yang dibutuhkan di era korona,” tuturnya.
Puan mengajak rakyat Indonesia agar selalu optmistis dan tak perlu takut walau Covid-19 akan terus ada di tengah-tengah kehidupan manusia.
“Jangan kendorkan prokes. Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah. Sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak untuk menghindari terjadinya penularan virus”
Di sisi lain, Puan juga terus mendorong agar pemerintah menyiapkan infrastruktur ketahanan kesehatan dalam menghadapi keberadaan Covid-19 yang berkepanjangan. Kesiapan infrastruktur dinilai akan mempermudah dalam menghadapi penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya.
“Yang paling penting, kita harus selalu bergotong royong dalam menghadapi Covid-19 yang sampai sekarang masih ditetapkan sebagai pandemi. Saya yakin, aktivitas juga perlahan akan kembali normal jika kita sudah sama-sama memahami bagaimana cara hidup dalam menghadapi corona,” tukasnya. (Sru/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved