Kamis 19 Agustus 2021, 13:40 WIB

PKB Siap Kawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
PKB Siap Kawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

ANTARA
Aksi diam 500 Langkah Awal Sahkan RUU PKS di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

 

RANCANGAN Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan menjadi UU. Tujuannya mengeliminasi angka kekerasan terhadap kaum perempuan.

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada Media Indonesia, Kamis (19/8), mengatakan fraksinya ikut mendesak agar pembahasan RUU PKS segera dituntaskan. Hal itu sejalan dengan peran PKB dalam penyusunan RUU tersebut. "Fraksi PKB itu pengusul di RUU ini," tutur Cucun

Menurut dia, Fraksi PKB akan menangani RUU ini selayaknya inisiator. Sudah menjadi kewajiban bagi pihaknya untuk dapat mengesahkan RUU PKS. "Jelas kita terus kawal prosesnya," pungkasnya.

Sejauh ini, baru segelintir fraksi yang konsisten menyokong RUU PKS agar kaum hawa terlindungi dari tindak kekerasan di antaranya Fraksi NasDem dan PKB. Ketua DPR Puan Maharani pun tidak menyinggung RUU ini untuk segera disahkan di masa sidang kali ini.

Baca juga: Sesalkan Sikap Ketua DPR, Koalisi Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Pada pidato pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI, Puan menyebut tujuh RUU yang pembahasannya dikebut dalam masa sidang kali ini. RUU tersebut meliputi RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Kemudian, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Jalan, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, serta RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Kuasa Hukum Nilai Dakwaan dan Tuntutan untuk Heru Hidayat tidak Padu

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 07 Desember 2021, 06:10 WIB
"Tuntutan di luar dakwaan ini kan jelas tidak sesuai aturan, berlebihan, dan diluar wewenang JPU atau bisa dianggap abuse of...
Antara

Erick Thohir Kandidat Paling Potensial dari Klaster Menteri

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 06 Desember 2021, 23:58 WIB
Lembaga survei itu mendapati bahwa Eric adalah salah satu menteri dengan kinerja yang dianggap terbaik oleh...
Dok MI

Pakar: Hati-Hati Memaknai Dasar Yuridis Hukuman Mati Koruptor

👤Mediaindonesia 🕔Senin 06 Desember 2021, 21:36 WIB
Makna dari keadaan tertentu, ialah bencana alam, pengulangan perbuatan atau ketika negara tengah resesi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya