Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis

PEMERINTAH daerah (pemda) diminta memperbaiki perilaku belanja, serta lebih cermat dalam melakukan belanja daerah di tengah pandemi covid-19.

Selain itu, pemda juga diharapkan memiliki sensitivitas bahwa pandemi merupakan situasi luar biasa. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, yang menanggapi pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang. 

Diketahui, baju dinas para anggota DPRD tersebut menggunakan bahan dari merek mewah, seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown. "Kami berharap pemda punya sense of crisis. Belanja yang sifatnya konsumtif lebih diarahkan pada belanja produktif, bantuan sosial misalnya," pungkas Ardian saat dihubungi, Selasa (10/8).

Dirinya menjelaskan bahwa pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Pada Pasal 12 PP tersebut, ada prinsip mengenai jenis pakaian yang bisa diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Baca juga: Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

Misalnya, pakaian sipil harian sebanyak dua pasang dalam setahun. Lalu, pakaian sipil resmi satu pasang untuk satu tahun, jas dua pasang untuk lima tahun, pakaian dinas panjang satu pasang untuk satu tahun dan pakaian berciri khas daerah satu pasang untuk 1 tahun.

"Dalam PP ada prinsip dasar yang harus diperhatikan. Pertama menyangkut efisiensi, efektivitas, dan kepatutan. Patut artinya memperhatikan kondisi dan dinamika yang terjadi di masyarakat," imbuh Ardian.

Kemudian dalam PP tersebut, juga tidak diatur atau disebutkan merek untuk bahan pakaian yang digunakan. Namun menurutnya, ada standar satuan harga yang ditetapkan kepala daerah. Standar itu menjadi acuan batas maksimal harga yang ditetapkan.

"Misal, Wali Kota Tangerang menetapkan standar Rp1 juta untuk satu setelan. Tapi DPRD misalnya, mengusulkan karena covid-19, jangan Rp1 juta. Mengenai dinamika di Kota Tangerang, pakaian itu terlalu mahal," pungkasnya.

Baca juga: APBD DKI 2020 Defisit, DPRD Maklumi Karena Pandemi

Seharusnya, pemda mampu melakukan evaluasi terhadap belanja APBD. Sehingga, pemprov atau Kemendagri tidak perlu mengoreksi rancangan anggaran dan belanja. Mengacu pada aturan, Kemendagri bisa meminta pemprov melakukan koreksi terhadap rancangan APBD. Lalu, pemprov dapat mengevaluasi RPABD pemerintah kabupaten/kota dalam waktu 15 hari.

Polemik baju dinas merek luar negeri untuk pimpinan dan anggota DPRD Tangerang bermula dari pernyataan Kepala Pokja ULP Kota Tangerang Hadi Sudibjo. Dirinya mengklarifikasi bahan pakaian yang akan digunakan untuk baju dinas.

Seperti, Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap. Mengutip situshttps://lpse.tangerangkota.go.id/, dana untuk bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang sebesar Rp675 juta. Lalu, anggaran ongkos jahit sebesar Rp600 juta.(OL-11)