Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pentingnya politisi dan partai politik yang bersih.
"Partai politik kerap dituding menjadi sarang koruptor dan penyebab carut marut situasi politik. Karena itu, muncullah suara-suara yang menginginkan Indonesia tanpa partai politik. Tapi bagaimanapun, partai politik tetap diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan," kata Mahfud saat memberikan pengarahan pada Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkatan kedua, dì Jakarta, Sabtu (7/8).
Menurut dia, negara demokrasi konstitusional, harus memiliki lembaga perwakilan atau parlemen, dan parlemen yang baik itu harus diisi oleh partai politik.
"Oleh sebab itu, sejelek-jeleknya negara yang punya parpol, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak punya parpol," ujar Mahfud dalam siaran persnya.
Kepada sekitar 1.200 peserta Sekolah Kader PSI, Menko Polhukam menyampaikan bahwa memang tidak mudah menjadi politisi dan parpol yang bersih, karena kadang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit.
"Pertama, parpol didirikan untuk memperjuangkan kebaikan bagi bangsa dan negara, oleh sebab itu orang-orangnya harus baik. Kedua, untuk bisa berjuang parpol itu harus punya banyak pengikut," tutur Mahfud.
Oleh karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap PSI bisa mempertahankan idealisme sebagai partai politik, misalnya tetap melakukan perekrutan calon anggota legislatif secara terbuka, tanpa mahar, dan melibatkan ahli sebagai tim panelis independen.
“Tolong, jaga idealisme PSI ini. Saya dulu ikut mendorong berdirinya PSI, saya ikut menyeleksi calon anggota legislatifnya. Bersama Mas Goenawan Mohamad, ada Bu Tuti Hadiputranto, Pak Bibit Samad Rianto, Mas Hamdi Muluk, ikut melakukan seleksi karena punya harapan ada darah baru terhadap kehidupan partai politik kita," ujarnya.
Sejalan dengan tujuan Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, Mahfud juga mendukung lahirnya kader-kader PSI yang kompeten dan berintegritas.
“Dulu saya bilang ke pimpinan PSI, saya akan dukung dan turut mendoakan agar PSI mencetak calon-calon anggota legislatif yang kompeten dan berintegritas. Kompeten, dia mampu bekerja, mengerti masalah ketatanegaraan, mengerti politik, sosiologi dan kebutuhan rakyat. Lalu berintegritas, dia jujur, niatnya baik, dan tidak koruptif," tegas Mahfud. (Ant/OL-12)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved