Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

Dok MI
Djohermansyah Djohan

 

SENGKARUT penyaluran anggaran penanganan covid-19 oleh pemerintah daerah (pemda) tidak terlepas dari ketidakberesan pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan dan memberi instruksi kepada pemda.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengungkapkan arahan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat kerap terlambat. Hal ini menjadi salah satu masalah utama yang membuat penyerapan anggaran di tingkat daerah menjadi kacau.

Ia mencontohkan, terkait pembayaran tagihan rumah sakit dan honor tenaga kesehatan di pertengahan tahun ini. Arahan tersebut datang secara mendadak dan tidak sesuai dengan rancangan APBD yang telah ditetapkan.

Ketika juklak dan juknis berbeda dengan rencana kerja, pemda harus melakukan perubahan yang membutuhkan waktu karena harus berkomunikasi terlebih dulu dengan DPRD. Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan baik.

"Pemerintah tidak antisipasi kalau ternyata situasi menjadi lebih gawat. Tenaga kesehatan dan rumah sakit harus bekerja lebih keras dan lebih sibuk yang akhirnya berpengaruh besar terhadap beban anggaran yang membengkak. Pusat sudah terlanjur percaya diri," ujar Djohermansyah kepada Media Indonesia, Minggu (1/8).

Karena tidak ada antisipasi yang baik, banyak daerah yang terlanjur menghabiskan anggaran mereka untuk program-program yang memang sudah direncanakan sejak awal. Djohermansyah mengatakan, anggaran untuk tagihan rumah sakit dan upah tenaga kesehatan memang sudah disiapkan, hanya saja, nominalnya tidak sesuai dengan prediksi awal. Semakin berat penanganan, semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan.

"Akhirnya pemda harus menyisir lagi anggaran dari sektor mana yang bisa dikurangi. Ini juga harus diskusi dengan DPRD. Tidak bisa main potong-potong saja," jelas dia.

Menurutnya, solusi untuk menyudahi persoalan percepatan penyaluran anggaran adalah dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini, RUU yang diinisiasi pemerintah itu sudah berada di DPR. "Ini sudah dibahas. Saya pun sudah dimintai tanggapan dan saya sudah mendesak agar bisa segera ketok palu. Harus bisa tahun ini," jelasnya.

Melalui RUU tersebut, pemerintah pusat dan daerah akan memiliki tugas yang jelas. Pusat memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengawasi keuangan pemda, dan ada aturan terkait sanksi jika pemda lambat menyalurkan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dan yang paling penting, juklak dan juknis tidak boleh terlambat. "Kalau pusat telat ya harus ada sanksinya juga," tegas Djohermansyah.

Ia meyakini, dengan adanya peraturan perundangan anyar itu, pengelolaan anggaran di daerah akan semakin baik sehingga manfaat bagi masyarakat juga akan lebih maksimal.

"UU yang dipakai sekarang, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah itu sudah ketinggalan zaman. UU Pemda saja sudah diperbarui di 2014 jadi ini sangat mendesak. UU yang ada sudah tidak seusai dengan perkembangan tata kelola keuangan apalagi di masa pandemi covid-19," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

DOK PUSPEN TNI

Pengamat Menilai Anggota Komisi I DPR Gagal Paham Soal Bakamla

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 September 2021, 13:52 WIB
Untuk pertahanan sudah jelas ada TNI AL yang mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut dan telah sesuai dengan UU No 5 tahun...
Dok.NasDem

Fraksi NasDem Bahas Revisi Perpres No. 33 Tahun 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 26 September 2021, 13:38 WIB
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kasal Yudo Margono Sebut Kedisiplinan Kunci SDM Bermutu

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 26 September 2021, 13:09 WIB
Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan generasi muda mesti memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dengan karakter itu akan banyak memupuk para...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya