Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks inovasi daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi.
Pemerintah daerah banyak yang tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya. Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal.
“Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Agus Fatoni, Kepala Badan Litbang Kemendagri dalam acara Pemantapan Teknis Penginputan Indikator dalam Sistem Innovative Government Award (IGA) 2021 Pemerintah Kabupaten Tabalong, Jumat (30/7).
Fatoni mencontohkan, pada ajang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 pencapaian Kabupaten Tabalong dinilai belum maksimal. Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang.
"Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya evidence based saat melakukan penginputan inovasi,” ujar Fatoni.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes
Dirinya mengimbau, agar kematangan inovasi perlu juga diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengungkapkan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah. Peningkatan kualitas inovasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Menurut Fatoni, ikhtiar ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, dirinya menambahkan, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.
“Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan IT pada proses birokrasi,”pungkasnya. (OL-7)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved