Jumat 30 Juli 2021, 18:54 WIB

Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes

DOK DPR RI
Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani

 

KETUA DPR RI Puan Maharani prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Pemerintah daerah diminta lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan tersebut.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” tegas Puan, Jumat (30/7/2021).

Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes. Selain itu, ada juga laporan mulai dari potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

Baca Juga: Puan Maharani Tolak Fasilitas Isoman Anggota DPR

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” ujar Puan.

Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada 2021, sebut dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

Baca Juga: Pedagang Tanah Abang Antusias Ikut Vaksinasi, Dasco: Mereka Tolak Kibarkan Bendera Putih

“Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tegas Puan.

Puan mengapresiasi juga langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” tegas Puan. (OL-10)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Dampingi Proyek Kereta Cepat, Kejaksaan Selamatkan Rp3,2 Triliun

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 23 September 2021, 12:22 WIB
Sepanjang 2018, ada delapan perkara yang ditangani oleh jaksa pengacara negara Kejati Jawa Barat dengan penyelamatan kerugian keuangan...
MI/Tri Subarkah

Kejagung Fasilitasi Penyidikan Kasus Masjid Alex Noerdin

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 23 September 2021, 11:10 WIB
Alex yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode itu diketahui menjadi tersangka untuk dua kasus yakni korupsu...
DOK DPR RI

Tertib dan Teratur, Komisi II Apresiasi SKD CASN 2021 Selama Pandemi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 September 2021, 09:48 WIB
Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya