KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan laporan kesimpulan tanggapan atas gugatan praperadilan yang diajukan eks pejabat Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. 

KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim menolak gugatan praperadilan itu.

"Dari seluruh proses persidangan ini KPK tentu berharap hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka APA (Angin Prayitno Aji)," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (27/7).

Pembacaan putusan praperadilan itu akan digelar esok, Rabu (28/7). Ali Fikri menyampaikan KPK telah menyetorkan 115 alat bukti dan 2 orang ahli selama persidangan untuk membantah dalil kubu Angin.

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

Dalam kesimpulannya, KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. KPK juga menyatakan penyidikan yang dilakukan telah berdasarkan surat perintah enyidikan yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

KPK juga menegaskan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan berdasarkan surat izin penggeledahan Dewas KPK sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penahanan Angin juga dianggap telah berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah.

Dalam kasus itu, KPK mengumumkan enam tersangka yakni Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani. Kemudian, ada nama kuasa wajib pajak Veronika Lindawati, serta tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo yang juga ditetapkan tersangka.

Dalam kasus suap pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 itu, Angin Prayitno diduga menerima suap senilai Rp50 miliar lebih dari tiga perusahaan yakni PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. Angin diduga menerima duit dari perusahaan-perusahaan itu untuk merekayasa pemeriksaan pajak. (OL-7)