Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia memiliki orientasi yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Orientasi itulah yang semestinya dijadikan semboyan instansi-instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
"Di mana pun ASN bertugas, seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama," tegas Jokowi dalam peluncuran Core Values & Employer Branding ASN, di Jakarta, Selasa (27/7).
Kepala negara menyadari, sejak lama, tiap-tiap pemerintah daerah memiliki semboyan berbeda. Itu sah-sah saja karena variasi semboyan bisa memperkaya keberagaman. Namun, jangan sampai perbedaan itu justru memunculkan persaingan antarinstansi pemerintahan yang akhirnya merugikan masyarakat.
"ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun daerah harus mempunyai core value yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama yaitu melayani dan membantu masyarakat," jelas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: KPK Minta Masyarakat Legawa Terima Hasil Putusan Dewas Soal TWK
Ia tidak ingin masih ada ASN yang justru meminta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial.
"Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," tutur Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan kepada ASN untuk memanfaatkan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara secara baik dan benar.
"Semua harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara demi kehidupan masyarakat yang harmonis," imbuhnya. (P-5)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved