Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin. Untuk itu, pemerintah daerah harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat.
"Saya apresiasi apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) yang sudah mengeluarkan instruksi dan mengecek langsung ke lapangan. Saya pikir pemerintah daerah seharusnya segera mencairkan bantuan sosial kepada masyarakat," kata anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam keterangannya, Sabtu (24/7).
Ia mengatakan kebijakan PPKM darurat berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Guna mencegah masalah ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah daerah sudah sepatutnya mencairkan bantuan sosial.
"Khususnya bagi mereka yang mencari nafkah siang untuk makan sore," kata dia.
Politisi Partai NasDem ini meminta pemerintah daerah harus lebih sensitif terhadap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat masing-masing. "Jadi sekarang waktunya pemda yang bergerak melayani rakyatnya dengan segera merealisasikan bantuan sosial," tegasnya.
Terpisah Politisi PAN Guspardi mengaku prihatin dan kecewa dengan belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial. Maka pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya dengan merealisasikan mata anggaran bantuan sosial.
"Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan. Padahal pusat sudah mendorongnya dan data penerima bantuan seharusnya pemda lebih update," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan pemerintah daerah seharusnya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk covid-19.
"Harusnya sejak awal, pas melakukan refocusing anggaran itu juga disiapkan juga disiapkan data penerimanya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya ia menilai realisasinya masih rendah.
"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Tito pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok.
Ia mendesak semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM. Pemerintah daerah memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.
“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujarnya.
Tito juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf.
"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
"Senin (26/7) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkasnya. (OL-8)
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved