PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin. Untuk itu, pemerintah daerah harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat.
"Saya apresiasi apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) yang sudah mengeluarkan instruksi dan mengecek langsung ke lapangan. Saya pikir pemerintah daerah seharusnya segera mencairkan bantuan sosial kepada masyarakat," kata anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam keterangannya, Sabtu (24/7).
Ia mengatakan kebijakan PPKM darurat berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Guna mencegah masalah ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah daerah sudah sepatutnya mencairkan bantuan sosial.
"Khususnya bagi mereka yang mencari nafkah siang untuk makan sore," kata dia.
Politisi Partai NasDem ini meminta pemerintah daerah harus lebih sensitif terhadap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat masing-masing. "Jadi sekarang waktunya pemda yang bergerak melayani rakyatnya dengan segera merealisasikan bantuan sosial," tegasnya.
Terpisah Politisi PAN Guspardi mengaku prihatin dan kecewa dengan belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial. Maka pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya dengan merealisasikan mata anggaran bantuan sosial.
"Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan. Padahal pusat sudah mendorongnya dan data penerima bantuan seharusnya pemda lebih update," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan pemerintah daerah seharusnya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk covid-19.
"Harusnya sejak awal, pas melakukan refocusing anggaran itu juga disiapkan juga disiapkan data penerimanya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya ia menilai realisasinya masih rendah.
"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Tito pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok.
Ia mendesak semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi dan PPKM. Pemerintah daerah memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.
“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujarnya.
Tito juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf.
"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
"Senin (26/7) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkasnya. (OL-8)
