Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitar Burhanuddin memberikan amanat dalam upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 secara virtual, Kamis (22/7).
Mengusung tema 'Berkarya untuk Bangsa.' Burhanuddin menyebut tema itu diambil sebagai dukungan Korps Adhyaksa dalam mendukung dan memastikan kebijakan pemerinah sebagai upaya percepatan penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Burhanuddin, pandemi covid-19 telah memukul sektor perekonomian negara. Oleh sebab itu, dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaaan, ia mendorong jajarannya untuk membuat berbagai macam karya, terobosan, dan inovasi yang mendukung penguatan ekonomi nasional.
"Serta harus memiliki inisiatif untuk mendampingi dan mengamankan setiap program pemerintah dalam proses pembangunan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta memperbanyak dan mengoptimalkan upaya pemulihan, pengembalian, dan penyelamatan keuangan negara," kata Burhanuddin di Jakarta, Kamis (22/7).
Dalam pemaparannya, Burhanuddin memaparkan capaian positif Kejaksaan pada semester pertama periode bulan Januari sampai Juni 2021. Salah satunya datang dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. "Nilai pendampingan hukum dalam program PEN oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencapai Rp21,9 triliun," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan tujuh perintah harian kepada jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 dan PEN sesuai ketentuan. Adapun perintah lainnya adalah menggunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Selain itu, ia juga meminta jajarannya untuk menciptakan karya-karya inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan Kejaksaan Digital dalam penyelenggaraan manajeman tekonolgi inforamsi dan sistem suatu data Kejaksaan, memperkuat asas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, segera menyinergikan peran penuntutan dan penangan perkara koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta menjaga marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, profesional, dan berhati nurani. (OL-8)
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
KPK kini mendalami alasan keberadaan kendaraan dinas Pemkab Toli Toli di rumah Albertinus. Ada barang bukti lain yang juga disita penyidik.
KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved